Jakarta, IDN Times - Rusia mengumumkan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap 18 warga negara Inggris, termasuk pejabat dan akademisi. Mereka dituduh menjelek-jelekkan Rusia dan mengobarkan perang di Ukraina.
“Kami terpaksa menyatakan bahwa perwakilan Inggris yang dituduh melakukan Russofobia tidak segan-segan mencoba mendiskreditkan sistem konstitusional dan proses sosial-politik di negara kami,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin (12/2/2024), dikutip Al Jazeera.
Sejumlah pejabat yang masuk ke dalam daftar sanksi tersebut di antaranya Wakil Menteri Pertahanan Inggris James Cartlidge, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Sarah MacIntosh, dan Direktur Kapal Selam Simon Asquith.
Tiga anggota majelis tinggi House of Lords Inggris juga ikut disertakan, bersama sembilan akademisi dari Universitas Oxford, Cambridge, Harvard dan perguruan tinggi lainnya.
“Apa yang disebut brain trust, yang beroperasi di lembaga pendidikan terbesar di Inggris dan Barat, memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya subversif London ke arah Rusia," kata kementerian.
Rusia mengatakan, upaya Inggris untuk mendukung Ukraina telah menyebabkan eskalasi lebih lanjut dan jatuhnya korban jiwa dalam perang tersebut.
“Dengan mendorong rezim (Presiden Volodymyr) Zelenskyy untuk melanjutkan pertumpahan darah, Inggris harus menyadari bahwa, bersama dengan neo-Nazi Ukraina, mereka juga memikul tanggung jawab atas kejahatan terhadap warga sipil,” kata kementerian.
Inggris juga telah memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap hampir 2 ribu warga negara Rusia atas tuduhan mendukung invasi Moskow ke Ukraina.
Pemerintah Inggris belum memberikan komentar terkait sanksi Rusia itu. Adapun negara tersebut diketahui telah memberikan bantuan militer dan keuangan ke Ukraina sejak dimulainya invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022.
Pada Januari, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan bahwa negaranya akan meningkatkan bantuan militer ke Ukraina pada tahun berikutnya menjadi 3,15 miliar dolar AS (sekitar Rp49 triliun). Jumlah ini meningkat sebesar 252 juta dolar AS (sekitar Rp3,9 triliun) dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Sunak dan Zelenskyy juga menandatangani perjanjian keamanan, yang menurut pemimpin Ukraina akan tetap berlaku sampai Kiev bergabung dengan aliansi militer NATO.
“Kami akan mendukung Ukraina di saat-saat tergelapnya dan di masa depan yang lebih baik,” kata Sunak dalam sebuah pernyataan pada Januari.