Jakarta, IDN Times - Duta Besar Rusia di PBB Vasily Nebenzya, pada Rabu (1/5/2024), mengkritik resolusi Dewan Keamanan PBB soal genosida Srebrenica di Bosnia-Herzegovina. Ia menyatakan keinginannya untuk menghindari ancaman pecahnya konflik di Bosnia-Herzegovina.
Pada Senin, Bosnia-Herzegovina memrotes pernyataan Duta Besar Israel di Serbia terkait insiden Srebrenica yang tidak dapat dikategorikan sebagai genosida. Sarajevo menyebut Tel-Aviv telah merendahkan tragedi kemanusiaan di negaranya.
Nebenzya menyebut, proposal resolusi PBB soal genosida etnis muslim Bosnia di Srebrenica oleh pasukan Bosnia Serbia. Ia menilai bahwa dokumen tersebut hanya melihat satu sisi saja.
"Dokumen proposal tersebut hanya menunjukkan satu sisi permasalahan dan mengandung unsur politik tertentu, serta tidak dilakukan berdasarkan rekonsiliasi internasional di Bosnia-Herzegovina," ungkapnya, dikutip RFE/RL.
"Tentu saja penulis menginginkan format dokumen dalam Majelis Umum PBB untuk mengonfirmasi kualifikasi peristiwa sejarah yang hanya berdasarkan pada kepentingannya sendiri," sambungnya.
Tragedi genosida Srebrenica diketahui sudah memakan korban hingga 8 ribu laki-laki dan pemuda dari etnis Bosnia. Insiden ini sudah diakui sebagai genosida oleh Mahkamah Internasional di Den Haag.
Nebenzya menambahkan, Dewan Keamanan PBB harus membantu dalam pencegahan konflik di Bosnia. Ia pun menyatakan situasi keamanan dan perpecahan di negara Balkan Barat kian memprihatinkan.
"Alasan Rusia meminta diadakannya pertemuan mendadak ini karena situasi di Bosnia yang semakin mengkhawatirkan. Kondisi saat ini sangat rawan dan berpotensi timbulnya risiko perpecahan dalam waktu dekat," ungkapnya, dikutip Tass.
"Banyak negara yang menyatakan bahwa masalah Bosnia adalah agenda utamanya dan Sekretaris Jenderal PBB sudah mengatakannya. Situasi di Bosnia dalam pandangan kami di mana Dewan dapat menunjukkan langkah pencegahan," tambahnya.
Presiden Bosnia Serbia Zeljka Cvijanovic mengungkapkan dalam sesi Dewan Keamanan PBB penolakan terhadap pernyataan Perwakilan Tinggi Bosnia Christian Schmidt soal intensi wilayahnya untuk melanggar Perjanjian Dayton.
"Saya ingin menekankan bahwa Republika Srpska dan posisinya yang kerap disalahartikan bahwa kami tidak melanggar hukum internasional ataupun Perjanjian Dayton. Ia menyebut ketiga entitas di Bosnia sudah memiliki mekanisme perlindungannya sendiri," ujarnya, dilansir N1.
Sementara itu, di tengah resolusi PBB soal genosida Srebrenica, Presiden Republika Srpska Milorad Dodik sudah menyatakan penolakan terhadap proposal tersebut. Ia mengancam akan memisahkan Republika Srpska dari Bosnia-Herzegovina.
Di sisi lain, Presiden Serbia Aleksandar Vucic menyatakan penolakannya pada resolusi tersebut. Ia menyebut negara-negara Barat menginginkan penerapan resolusi tersebut untuk melenyapkan Republika Srpska dan menginginkan reparasi militer dari entitas Bosnia Serbia.