Jakarta, IDN Times - Presiden Rusia, Vladimir Putin, resmi meneken Rancangan Undang-Undang yang berisi penangguhan kesepakatan nuklir New START. Ini merupakan satu-satunya perjanjian senjata nuklir yang tersisa antara Rusia dan Amerika Serikat (AS).
Dilansir dari New Daily, Kamis (2/3/2023), Putin menegaskan negaranya tak bisa menerima inspeksi AS atas situs nuklirnya di bawah perjanjian tersebut.
Menanggapi langkah Putin, kedua majelis parlemen Rusia langsung meratifikasi RUU penangguhan tersebut dan diteken menjadi UU.
Dokumen tersebut bertuliskan presiden punya kewenangan untuk memutuskan apakah Rusia dapat kembali atau menghentikan perjanjian tersebut.
Meski demikian, Putin menegaskan Negeri Tirai Besi tidak menarik diri seluruhnya dari New START serta akan menghormati batas atas senjata nuklir yang ditetapkan. Tak hanya itu, Rusia akan terus memberitahu AS soal uji coba rudal balistik.
Sementara itu, AS mengkritik Rusia karena putusan penangguhan ini. Namun, AS menekankan Washington akan terus bekerja sama dengan Moskow untuk melanjutkan implementasinya.
"Rusia, sekali lagi, menunjukkan kepada dunia mereka bukan negara kekuatan nuklir yang bertanggung jawab," ujar Wakil Menteri Luar Negeri AS bidang pengendalian senjata, Bonnie Jenkins.
Perjanjian The New START ini diteken pada 2010 oleh Presiden AS dan Rusia kala itu, Barack Obama serta Dmitry Medvedev.
Perjanjian ini membatasi masing-masing negara untuk tidak memiliki lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir dan 700 rudal. Perjanjian ini juga mengatur soal inspeksi menyeluruh.