Media Tiongkok Keliru soal WHO Sebut Vaksin Corona Lolos Uji Klinis
Ilustrasi vaksin COVID-19. IDN Times/Arief Rahmat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Media Tiongkok, China Global Television Network (CGTN) keliru melaporkan vaksin COVID-19 buatan Negeri Tirai Bambu itu sudah sukses melewati uji klinis tahap ketiga dan diberikan izin oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Situasi semakin runyam karena berita itu kemudian viral di Tiongkok dan telah diklik sebanyak 460 juta kali di situs Weibo.
Berita disinformasi itu kemudian diamplifikasi oleh dua media nasional yang ikut keliru memberitakan tanpa memperoleh klarifikasi atau mengecek langsung video yang dikutip oleh CGTN.
Stasiun berita CGTN pada Rabu, 23 September 2020 lalu menurunkan pemberitaan dengan judul "China's COVID-19 vaccines proven successful in clinical trials: WHO." Stasiun televisi non Bahasa Mandarin itu menyebut rujukan judulnya dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Ilmuwan WHO, Dr. Soumya Swaminathan pada Senin, 21 September 2020 lalu.
Dalam sesi briefing dengan media langsung dari kantor pusat WHO di Jenewa, Swaminathan menjawab pertanyaan dari Corrinne jurnalis Bloomberg. Ia menanyakan apakah WHO masih berharap Tiongkok ikut bergabung dengan COVAX, sebuah aliansi yang diinisiasi oleh WHO agar negara kaya dan maju bersedia mendistribusikan vaksin COVID-19 bagi negara tidak mampu.
Video yang ditayangkan oleh stasiun CGTN pada 23 September 2020 lalu tidak memuat utuh pernyataan Swaminathan dan mengabarkan WHO telah membenarkan bahwa kandidat vaksin COVID-19 buatan Tiongkok terbukti sukses di tahap uji klinis. Padahal, Swaminathan tidak menyatakan hal itu.
Laporan CGTN itu kemudian dimentahkan oleh ahli budaya Tiongkok asal Belanda, Manya Koetse. Ia juga merupakan peneliti tren sosial budaya di Tiongkok dan masih bekerja sebagai pimred Whats On Weibo. Lalu, bagaimana analisa Koetse sehingga bisa membuktikan CGTN keliru menerjemahkan pernyataan ilmuwan WHO?
1. Media Tiongkok keliru saat mendengar dan menerjemahkan pernyataan petinggi WHO
Ahli ilmuwan WHO Dr. Soumya Swaminathan (Tangkapan layar YouTube)Menurut Manya Koetse yang dilontarkan oleh Swaminathan bukan konfirmasi bahwa kandidat vaksin COVID-19 buatan Tiongkok telah sukses tahap uji klinis ketiga. Ilmuwan asal India itu hanya menjelaskan kandidat vaksin COVID-19 dari Tiongkok memang yang terdepan di tahap uji klinis tahap ketiga.
Dia juga mengatakan ketika berbicara dengan Pemerintah Negeri Tirai Bambu, mereka berjanji bila vaksin COVID-19 buatanya terbukti sukses di tahap uji klinis, maka produk itu akan didistribusikan ke seluruh dunia.
Berikut transkrip yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Swaminathan pada 21 September 2020 lalu:
"Kami telah berkomunikasi dengan Pemerintah Tiongkok selama beberapa bulan terakhir. Seperti yang kita tahu Tiongkok memiliki program pengembangan vaksin yang aktif. Beberapa kandidat vaksin COVID-19 memang ada di posisi terdepan di tahap pengujian klinis. Itu juga yang menjadi kepentingan kami. Sehingga, kami mencermati terus dari dekat.
Kami terus melakukan diskusi yang terbuka dan konstruktif dengan mereka dan Tiongkok selalu menegaskan komitmennya untuk akses global bagi kandidat vaksin COVID-19 bila terbukti di tahap uji klinis.
Pembicaraan dengan Tiongkok masih terus terbuka dan berjalan terus. Kami terus berharap lebih banyak lagi negara ikut bergabung (dengan COVAX)."
Kalimat yang keliru didengar dan diterjemahkan oleh CGTN adalah di bagian ini: "they have always been reiterating their commitment to global access IF some of their candidates proved to be success until the clinical trials which are going on." Mereka tidak mendengar kata "if". Artinya, hingga saat ini belum ada penegasan dari WHO bahwa kandidat vaksin COVID-19 buatan Tiongkok terbukti sukses melalui uji klinis tahap ketiga.
Uniknya setelah video itu terbukti keliru, CGTN menghapusnya begitu saja tanpa ada klarifikasi apa pun. Ketika judul berita itu diklik, maka kamu hanya menemukan notifikasi "404".
Tangkapan layar berita yang sempat tayang di media Tiongkok lalu dihapus (www.news.cgtn.com)Editor’s picks
Berita disinformasi itu kemudian ikut diterjemahkan oleh media nasional. CNBC misalnya menurunkan berita dengan judul "WHO Approved! Uji Coba Vaksin, Saham Farmasi Melesat". Berita itu juga diambil dari berita CGTN yang menyebarkan disinformasi.
Baca Juga: Anies: Selama Belum Ada Vaksin COVID-19, Vaksin Kita Adalah Masker
2. Tiongkok sudah memberikan persetujuan penggunaan darurat vaksin COVID-19 sejak Juni lalu
Ilustrasi vaksin COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara, Pemerintah Tiongkok sejak akhir Juni lalu sudah memberikan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19. Dikutip dari kantor berita Reuters, 16 September 2020 lalu, Pemerintah Negeri Tirai Bambu secara resmi meluncurkan izin darurat penggunaan vaksin COVID-19 sejak Juli lalu.
Mereka sudah menyuntikan vaksin COVID-19 buatan Sinopharm dan Sinovac Biotech. Total yang sudah disuntikan mencapai sekitar 10 ribu orang. Mereka yang disuntikan merupakan kelompok populasi yang spesifik dan rentan, antara lain petugas medis, petugas imigrasi, dan pekerja di pasar basah. Sedangkan, di bulan Juni lalu, vaksin COVID-19 juga sudah disuntikan secara darurat kepada personel militer.
Sinopharm mengatakan per orang diperlukan dua atau tiga kali suntikan vaksin COVID-19. Sementara, informasi terbaru menyebut program pemberian vaksin COVID-19 secara darurat itu diklaim Tiongkok sudah disetujui oleh WHO.
Banyak ahli yang mempertanyakan kebijakan Tiongkok tersebut. Sebab, kandidat vaksin Tiongkok hingga kini belum ada yang dinyatakan lolos uji klinis tahap ketiga.
"Setelah memperoleh persetujuan (penggunaan vaksin COVID-19 secara darurat) dan menginformasikan perwakilan WHO di Tiongkok, kami berhasil meraih kepercayaan dan rasa pengertian dari WHO," pejabat di Komisi Nasional Kesehatan Tiongkok, Zheng Zhongwei.
3. Vaksin COVID-19 di bawah izin darurat tidak bisa diberikan ke masyarakat umum
Ilustrasi Vaksin (ANTARA FOTO/AAP Image/David Mariuz via REUTERS)Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman mengatakan izin darurat pemberian vaksin COVID-19 memang menjadi kewenangan masing-masing negara. Tetapi, harus tetap diawasi oleh ketat oleh BPOM di negara tersebut. Hal itu untuk mengurangi dampak efek samping yang muncul.
"Pemberiannya (vaksin COVID-19) tidak bisa ke masyarakat umum harus ke kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan yang berhadapan langsung (dengan pasien COVID-19), petugas imigrasi, petugas surveillance, diplomat yang bertugas di negara yang berisiko, militer dan personel polisi. Tapi, itu solusi sementara karena risiko yang buruk sekalipun tetap akan ada," ungkap Dicky ketika dihubungi oleh IDN Times pada Sabtu, (26/9/2020).
Oleh sebab itu, ketika pemerintah suatu negara memberikan lampu hijau terhadap izin darurat pemberian vaksin COVID-19, harus melibatkan banyak pakar di bidang epidemiologi. Menurut Dicky, dalam pembuatan vaksin, tidak bisa diburu-buru karena harus melihat studi uji klinis yang tengah dilakukan di berbagai negara.
"Baru kemudian bisa diperoleh persetujuan dari WHO," katanya lagi.
Meski begitu, Dicky mengakui merupakan kewenangan prerogatif masing-masing pemerintah untuk mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin COVID-19. Izin dari WHO, kata pria yang sempat bertugas di Kementerian Kesehatan itu memang tidak diwajibkan.
"Tetapi, akan jauh lebih baik bila melapor dan memperoleh izin (darurat) dari WHO, karena mereka kan punya standar lebih tinggi," tutur dia.
Baca Juga: Ini Perbedaan Vaksin Merah Putih vs Vaksin Sinovac
Berita Terkini Lainnya
