Prabowo ke AS Besok, Amnesty International Desak Visanya Dibatalkan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (ANTARA FOTO/Aprilianto Akbar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Organisasi Amnesty International (AI) pada Selasa, 13 Oktober 2020, mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. Di dalam surat setebal empat halaman itu, AI mendesak Departemen Luar Negeri AS untuk membatalkan visa undangan bagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Gerindra itu akan bertolak ke Negeri Paman Sam pada Kamis, 15 Oktober 2020. Prabowo berkunjung ke sana atas undangan Menteri Pertahanan AS Mark Esper dan Pimpinan Kepala Staf Gabungan Kemenhan AS, Mark Milley. Rencananya, Prabowo berkunjung dari 15-19 Oktober 2020.
Dengan adanya pemberian visa itu, sekaligus menandakan larangan berkunjung ke AS yang diberlakukan bagi Prabowo selama 20 tahun terakhir, sudah dicabut.
"Keputusan Deplu AS baru-baru ini benar-benar mendadak dan bertolak belakang dari kebijakan luar negeri yang diberlakukan oleh AS selama 20 tahun terakhir," demikian isi surat yang ditulis Amnesty International kemarin.
Amnesty International dan beberapa organisasi lainnya menilai, Prabowo tidak layak diberi visa ke AS karena ia pernah terlibat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1998. Selama 20 tahun terakhir, kata AI, Pemerintah Indonesia belum mengambil langkah efektif untuk mengadili Prabowo. Usai kalah pemilu, pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo malah merangkulnya menjadi Menhan. Lantas, apakah surat ini akan didengar oleh Deplu AS?
1. Amnesty International mendesak Menlu Pompeo batalkan visa yang bisa memberikan Prabowo imunitas
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. wapresri.go.idDi dalam suratnya ke Menlu Pompeo, Amnesty International mendesak agar undangan dan visa bagi Prabowo dibatalkan. Sebab, undangan itu seolah membuat Prabowo memiliki kekebalan hukum atas tindak kejahatan yang pernah dilakukannya di masa lalu.
"Kami mendesak Anda untuk memberikan klarifikasi atas pemberian visa terhadap Prabowo Subianto tidak membuatnya kebal, dan memastikan jika dia tiba di AS, maka dia harus diperiksa, dan jika terdapat bukti-bukti, maka dia harus diadili atas perbuatannya berdasarkan hukum internasional," demikian isi surat yang ditulis oleh AI.
Menurut data, penyelidikan independen resmi menyatakan Prabowo sebagai panglima pasukan khusus, tahu dan bertanggung jawab atas penculikan aktivitas pro-demokrasi pada 1997-1998.
"Tuduhan terhadapnya tidak pernah disidangkan di pengadilan," cuit Amnesty International hari ini.
Baca Juga: Prabowo Akhirnya akan Kunjungi AS Setelah Hampir 20 Tahun Dicekal
2. Amnesty International menyebut Prabowo sudah dicekal masuk ke AS sejak tahun 2000
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri) tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020) (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Menurut data dari Amnesty International, AS mencekal (cegah tangkal) Prabowo sejak 2000 akibat dugaan pelanggaran HAM. Prabowo disebut mengetahui dirinya dicekal ketika tak bisa menghadiri upacara kelulusan putranya, Didit Hadiprasetyo, di salah satu universitas di Boston, negara bagian Massachusetts.
Saat itu, Pemerintah AS tidak menjelaskan alasan di balik langkah mereka mengembargo Prabowo ke negaranya.
Akan tetapi, menurut artikel yang ditulis harian The New York Times pada Maret 2014, Pemerintah AS sempat khawatir dengan stabilitas Indonesia setelah jatuhnya Soeharto. Mereka menyatakan Prabowo yang pada 1990-an merupakan menantu mendiang Presiden Soeharto dan Komandan Jenderal Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus), diyakini terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pro demokrasi.
3. Menhan AS undang Prabowo sebagai strategi untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Menurut analisa Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, langkah berani Negeri Paman Sam mengundang Prabowo lantaran mereka ingin mengimbangi Tiongkok. Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS, disebutkan Tiongkok berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.
"AS melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok. Dikhawatirkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," ungkap Hikmahanto melalui keterangan tertulis, Sabtu 10 Oktober 2020.
Negeri Paman Sam, kata Hikmahanto, memprediksi Indonesia akan jatuh ke tangan Tiongkok karena memiliki ketergantungan yang tinggi di bidang ekonomi. Sehingga, dikhawatirkan bisa dengan mudah dikendalikan oleh Tiongkok.
"Padahal Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk AS maupun Tiongkok," ujarnya lagi.
Oleh sebab itu, penting bagi Menhan AS mengundang Menhan RI. Tujuannya, Negeri Paman Sam ingin memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara.
Baca Juga: Prabowo Ingin Beli Alutsista Buatan Prancis, Ini Respons Mantan KSAU
Berita Terkini Lainnya
