Situasi di Myanmar Kian Genting, KBRI Siapkan Sekolah RI Jadi Shelter
Pengunjuk rasa anti kudeta berjalan dibekakang barikade sementara api membakar Jembatan Bayint Naung di Mayangone, Yangon, Myanmar, Selasa, 16 Maret 2021 (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Situasi Myanmar yang semakin mencekam menyebabkan warga asing, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di sana tak nyaman. Bahkan, banyak WNI yang memilih angkat kaki dari Myanmar karena khawatir akan menjadi sasaran tindak kekerasan yang dilakukan junta militer.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan, sejauh ini sudah ada 50 orang yang meninggalkan Myanmar. Mereka menggunakan dua maskapai yang tersedia bisa keluar dari Myanmar, yaitu Singapore Airlines dan Myanmar Airlines.
"Mempertimbangkan situasi terakhir dipandang belum mendesak dilakukan evakuasi. Meskipun demikian, bagi WNI yang tidak memiliki keperluan esensial di Myanmar diimbau agar mempertimbangkan untuk pulang ke Indonesia," kata Judha melalui keterangan tertulis, Sabtu, 20 Maret 2021.
Diplomat senior itu juga menyebut KBRI Yangon telah menyiapkan Sekolah Indonesia di Myanmar bila ingin membutuhkan shelter sementara. "Kemlu dan KBRI juga akan membantu pengurusan charter flight jika memang opsi tersebut diminati para WNI," tutur dia.
Lalu, sudah berapa banyak WNI yang menggunakan fasilitas shelter itu?
1. KBRI sebut sudah ada 16 WNI yang gunakan shelter
Ilustrasi warga Myanmar berunjuk rasa di Yangoon, Myanmar pada Sabtu, 30 Januari 2021 (ANTARA FOTO/REUTERS/Shwe Paw Mya Tin)Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Izha Fabri mengatakan, sejauh ini sudah ada 16 WNI yang menggunakan Sekolah Indonesia sebagai shelter.
"Sejauh ini ada 16 orang, karena tiga orang yang sebelumnya di penampungan telah kembali ke tempat tinggalnya," kata Izha melalui pesan pendek kepada IDN Times, Sabtu, 20 Maret 2021.
Sementara, Judha mengatakan sejauh ini WNI tidak menjadi sasaran serangan langsung dari junta militer. "Kemlu dan KBRI terus memonitor perkembangan terakhir dan telah menyediakan akses hotline untuk membantu para WNI," ungkap dia.
Kemlu juga menyediakan nomor hotline yang bisa dihubungi WNI yang membutuhkan informasi, yaitu, +9595037055 dan hotline pelindungan WNI di Kemlu 0812 9007 0027.
Baca Juga: Situasi Kian Mencekam, Dubes RI Imbau WNI Tinggalkan Myanmar
2. KBRI menilai kondisi Myanmar saat ini ada di siaga II
Prajurit Myanmar melihat saat mereka berdiri di dalam balai kota Yangon setelah mereka menduduki gedung tersebut, di Yangon, Myanmar, Senin (1/2/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/WSJ)Sebelumnya, Dubes Izha sempat mengumumkan saat ini KBRI di Myanmar sudah memberlakukan status siaga II. KBRI, kata dia, juga sudah menyampaikan agar WNI tetap tenang dan berdiam diri di rumah masing-masing. Bila harus keluar rumah, maka diwajibkan membawa identitas diri dan paspor.
"Memperhatikan perkembangan situasi terakhir dan sesuai rencana kontijensi, maka KBRI sampaikan bagi WNI beserta keluarganya yang tidak memiliki keperluan dan pekerjaan yang esensial dapat mempertimbangkan kembali ke tanah air," ujar Izha pada 4 Maret 2021.
Sementara, utusan khusus PBB di Myanmar menyampaikan 54 orang telah tewas terbunuh sejak kudeta dilakukan junta militer pada 1 Februari 2021.
3. Jokowi desak militer Myanmar hentikan penggunaan kekerasan ke warga sipil
ANTARA FOTO/Wahyu PutroSementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mendesak agar dialog dan rekonsiliasi segera dilakukan. Tujuannya, agar stabilitas di Myanmar bisa segera pulih usai terjadi aksi kekerasan yang dilakukan junta terhadap warga sipilnya sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 19 Maret 2021. "Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar," kata presiden.
Namun, belum diketahui dengan jelas apakah pertemuan ini akan melibatkan sejumlah pimpinan tinggi kepala negara. Sebab, para menteri di ASEAN telah melakukan pertemuan untuk membahas krisis di Myanmar.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, supaya tak ada lagi korban berjatuhan. Ia menilai keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas.
Baca Juga: Kemlu: WNI yang Ingin Keluar dari Myanmar Bisa Gunakan 2 Maskapai
Topik:
Berita Terkini Lainnya
