WHO Tak Setuju Bila Ada Negara yang Wajibkan Vaksinasi COVID-19
Ilustrasi markas WHO di Jenewa, Swiss (www.who.int)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan agar negara-negara anggota tidak mewajibkan warganya diberi vaksin COVID-19. Alih-alih mewajibkan, WHO menyarankan agar pemerintah terus mempromosikan mengenai manfaat vaksin kepada publik. Cara itu dinilai lebih efektif sehingga warga bersedia divaksinasi.
Badan yang bermarkas di Jenewa, Swiss itu mengatakan mewajibkan warga agar mau divaksin justru akan menjadi bumerang dan bersikap antipati terhadap vaksin COVID-19.
"Saya pikir mewajibkan (pemberian vaksin) tidak sesuai di sini, khususnya soal vaksin COVID-19," ungkap Direktur WHO bidang imunisasi, Kate O'Brien ketika memberikan keterangan pers pada Senin kemarin dan dikutip dari kantor berita Prancis, AFP.
"Akan lebih baik bila mendorong dan memfasilitasi vaksinasi tanpa kewajiban itu," kata dia lagi.
Namun, di sisi lain, O'Brien menyadari ada beberapa profesi di sektor kesehatan yang wajib diberi vaksin. Ada pula staf medis dan pasien yang perlu diberi vaksin demi keselamatan mereka.
Sementara, Direktur kedaruratan WHO, Michael Ryan turut mengakui tidak mudah untuk meyakinkan publik agar bersedia divaksinasi. Sebab, masih banyak yang menyangsikan vaksin akan efektif mencegah COVID-19.
"Padahal, vaksin adalah kabar baik. Ini adalah kemenangan usaha manusia melawan musuh mikroba," ungkap Ryan.
Negara mana saja yang mewajibkan pemberian vaksin COVID-19?
1. Spanyol kemungkinan akan mewajibkan program vaksinasi COVID-19
Data mengenai negara dan jenis vaksin COVID-19 yang dipesan (IDN Times/Sukma Shakti)Laman Euro News, Senin (7/12/2020), melaporkan Spanyol kemungkinan menjadi negara pertama di Eropa yang akan mewajibkan warganya agar diberi vaksin COVID-19. Pengacara mengenai hukum sipil di kantor pengacara AGM Abogados, Spanyol, Miquel Morales Sabalete menjelaskan, pemerintah bisa menggunakan Undang-Undang mengenai kesehatan masyarakat. Di sana tertulis "otoritas kesehatan akan dapat mengambil tindakan untuk pemeriksaan, perawatan, rawat inap atau kontrol bila ada bukti adanya bahaya bagi kesehatan penduduk karena keadaan kesehatan seseorang atau sekelompok orang, atau oleh kegiatan yang dilakukan."
Meski mewajibkan pemberian vaksin bertentangan dengan hak dasar warga dan konstitusi negara kerajaan tersebut. Namun, menurut seorang sumber di Kementerian Kesehatan Spanyol meski ada aturan yang memungkinkan pemberian vaksin jadi wajib, saat ini kebijakan tersebut belum dianggap perlu.
"Ada instrumen yang memang bisa membuatnya demikian. Tetapi, saat ini rencananya tidak seperti itu," ungkap sumber itu seperti dikutip kantor berita Reuters, 24 November 2020 lalu.
Sedangkan, Italia juga belum memutuskan apakah pemerintah akan membuat pemberian vaksin COVID-19 menjadi wajib. "Tidak ada instruksi langsung untuk membuat vaksinasi menjadi wajib, tetapi kami merekomendasikannya," ungkap Perdana Menteri Guiseppe Conte.
Sementara, Jerman dan Prancis sudah tegas mengambil keputusan untuk tidak mewajibkan pemberian vaksin COVID-19. "Imunisasi harus dibuat sejelas dan setransparan mungkin. Kita berikan semua informasinya di masing-masing tahap, apa yang kami ketahui dan tidak. Saya juga ingin menjelaskan, tidak ada kewajiban dalam pemberian vaksin," ujar Presiden Emmanuel Macron.
Editor’s picks
Baca Juga: 65 Staf yang Kerja di Markas WHO Tertular COVID-19, Kok Bisa?
2. Gubernur Sao Paulo, Brasil mewajibkan warganya divaksinasi oleh vaksin buatan Sinovac
Ilustrasi Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)Sedangkan, Gubernur Sao Paulo, João Doria, sudah menyampaikan akan mewajibkan warganya di sana untuk diberi vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech. Hal itu sempat memicu protes dari sejumlah warga pada 1 November 2020 lalu.
Rencana itu bertentangan dengan keinginan Presiden Jair Bolsonaro yang memilih untuk memberi kebebasan bagi warga Brasil soal vaksinasi. Namun, keputusan akhir ada di tangan Mahkamah Agung.
Di Brasil, memang ada sejumlah vaksin yang wajib diberikan, salah satunya vaksin Hepatitis B kepada bayi yang baru dilahirkan. Di masa lalu, Brasil berhasil melakukan kampanye untuk vaksin polio. Kini, mereka dihadapkan pada tantangan serupa untuk mengendalikan pandemik COVID-19.
Sinovac Biotech memang melakukan uji klinis tahap ketiga di Sao Paulo. Hal itu didukung penuh oleh pemerintahan Doria.
Sedangkan, Bolsonaro sejak 2018 lalu sudah menunjukkan tidak suka terhadap Tiongkok. Hal itu lantaran Negeri Tirai Bambu mulai menunjukkan memiliki pengaruh dan berinvestasi dalam jumlah besar di Negeri Samba itu.
3. Mayoritas warga di Indonesia bersedia diberi vaksin COVID-19
Perburuan vaksin oleh negara-negara di dunia (IDN Times/Sukma Shakti)Sedangkan menurut survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO, menemukan mayoritas warga Indonesia bersedia menerima vaksin COVID-19. Survei itu dilakukan pada 19-30 September 2020 lalu dan mengumpulkan tanggapan lebih dari 115 ribu orang di 34 provinsi.
Berdasarkan survei tersebut, tiga perempat responden mengaku telah mengetahui tentang vaksin COVID-19. Dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksinasi.
Kendati demikian, tim survei masih menemukan perbedaan penerimaan vaksin di setiap provinsi yang dilatarbelakangi oleh berbagai aspek. Di antaranya aspek ekonomi, keyakinan agama, status pendidik serta wilayah.
Sebagai contoh, pada kelompok masyarakat yang mendapatkan informasi cukup terkait vaksin, mereka cenderung akan menerima pemberian vaksin COVID-19. Responden dengan kepemilikan asuransi kesehatan, juga lebih mungkin menerima program vaksinasi nasional dalam upaya menghentikan pandemik.
Baca Juga: WHO Janjikan Vaksin COVID-19 untuk Indonesia dengan Harga Subsidi
Berita Terkini Lainnya
