Sekjen PBB: Banyak Negara Sudah Langgar Hukum Internasional

31 Jan 2026, 07:09 WIB

Antonio Guterres sedang berpidato di atas mimbar.

potret Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres (commons.wikimedia.org/Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan)

Intinya sih...

Guterres menilai beberapa negara makin melanggar hukum internasional
Dewan Keamanan PBB punya peran penting untuk mendamaikan dunia
Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza, disebut sebagai tandingan DK PBB

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengingatkan kepada negara-negara di dunia bahwa hukum internasional saat ini sudah diganti dengan hukum rimba. Artinya, negara yang kuat akan menang dan mendominasi negara yang lemah.

Pernyataan tersebut dilontarkan Guterres dalam acara debat terbuka Dewan Keamanan PBB dengan tema “Reaffirming the International Rule of Law: Pathways to Reinvigorating Peace, Justice and Multilateralism” yang dihelat pada Senin (26/1/2026).

"Di seluruh dunia, supremasi hukum kini sudah digantikan dengan hukum rimba. Kita melihat pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan pengabaian yang kurang ajar terhadap Piagam PBB," kata Gutierrez dalam pidatonya, seperti dilansir Anadolu Agency.

1. Guterres menilai beberapa negara makin melanggar hukum internasional

ilustrasi hukum internansional (pexels.com/Mikhail Nilov)

Dalam acara tersebut, Antonio Guterres juga menyoroti kondisi geopolitik global dunia saat ini. Ia menilai beberapa negara di dunia kini sudah makin terang-terangan melanggar hukum internasional demi memenuhi kepentingan nasionalnya.

Guterres menyoroti kasus aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina, serangan Rusia terhadap Ukraina, hingga penangkapan Presiden Kolombia Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat sebagai contoh-contoh dari pelanggaran tersebut.

"Pelanggaran-pelanggaran ini menciptakan situasi berbahaya, mendorong negara-negara lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan, alih-alih apa yang wajib mereka lakukan berdasarkan hukum internasional," lanjut Guterres.

2. Dewan Keamanan PBB punya peran penting untuk mendamaikan dunia

potret logo Dewan Keamanan PBB (pixabay.com/Chickenonline)

Oleh karena itu, Antonio Guterres menekankan peran penting Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi negara-negara agar tidak bertindak semaunya. Sebab, menurut Guterres, lembaga tersebut punya kewenangan tertinggi untuk menjaga perdamaian dunia.

Ketika menyampaikan pandangan itu, Guterres juga menyindir Dewan Perdamaian Gaza yang baru dibentuk oleh Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu. Ia menegaskan tidak ada satu pun lembaga atau organisasi di dunia ini yang berhak menciptakan dan menjaga perdamaian dunia, kecuali Dewan Keamanan PBB.

"Hanya Dewan Keamanan yang mengambil keputusan yang mengikat semua pihak. Tidak ada badan lain atau koalisi ad hoc yang secara hukum dapat mewajibkan semua negara anggota untuk mematuhi keputusan tentang perdamaian dan keamanan," tegas Guterres.

3. Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza, disebut sebagai tandingan DK PBB

potret Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (commons.wikimedia.org/Jackson A. Lanier)

Sebagai informasi, Donald Trump kini sudah resmi membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Peresmian dewan tersebut dilakukan di acara World Economic Forum (WEF) yang dihelat di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 lalu. Dewan ini secara khusus bertugas untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi di Gaza.

Dewan Perdamaian Gaza digadang-gadang menjadi tandingan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Sebab, Trump menilai Dewan Keamanan PBB tidak becus dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Saat ini, sudah ada sekitar 35 negara yang bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, termasuk Indonesia. Namun, ada juga beberapa negara yang menolak bergabung. Beberapa di antaranya, seperti Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Swedia, Slovenia, dan Norwegia.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.