Senat AS Bergerak Tekan Trump agar Tarik Pasukan dari Iran

Perkembangan di Senat itu terjadi setelah tujuh upaya sebelumnya gagal membawa resolusi ke tahap lanjutan di parlemen sejak AS dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada akhir Februari. Langkah prosedural terbaru itu memperlihatkan meningkatnya ketidaknyamanan sebagian anggota Republik terhadap konflik yang berkepanjangan beserta dampaknya.

Di sisi lain, perdebatan politik juga mengeras lewat pernyataan para petinggi oposisi menjelang pemungutan suara. Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, melontarkan kritik keras dengan menyamakan presiden seperti anak kecil yang memainkan senjata bermuatan.

“Jika pernah ada waktu untuk mendukung resolusi kekuatan perang kami untuk menarik pasukan dari permusuhan dengan Iran, maka saat ini adalah waktunya,” kata Schumer, dikutip Al Jazeera.

Konflik bersenjata tersebut terus memberi tekanan terhadap situasi global karena mengganggu pasar energi dunia sekaligus mendorong kenaikan biaya hidup. Di lapangan, militer AS masih mempertahankan blokade pelabuhan Iran serta menyerang jalur pengiriman negara itu, sedangkan Iran membalas dengan memblokade Selat Hormuz dan menargetkan kapal-kapal AS.

Trump sebelumnya mengeklaim kesepakatan gencatan senjata telah “menghentikan” permusuhan antara kedua pihak. Namun, aksi saling serang antara pasukan AS dan Iran tetap berlangsung di kawasan konflik.

Situasi yang belum stabil itu kemudian dipandang sebagian politisi sebagai momentum untuk mengevaluasi kebijakan militer AS. Senator Tim Kaine dari Virginia yang menjadi sponsor resolusi menyatakan periode tersebut merupakan waktu yang tepat untuk membahas konflik sebelum perang kembali dimulai.

“Presiden menerima proposal perdamaian dan diplomatik yang ia buang ke tempat sampah tanpa membagikannya kepada kami,” ujar Kaine, dikutip DW.

Resolusi yang diajukan Senat itu berlandaskan Resolusi Kekuasaan Perang 1973 yang disahkan setelah Perang Vietnam. Aturan tersebut membatasi presiden hanya dapat menjalankan aksi militer selama 60 hari sebelum harus memperoleh izin Kongres atau memakai tambahan waktu 30 hari untuk penarikan pasukan secara aman.

Para anggota parlemen yang mengusulkan langkah itu terus menekankan bahwa kewenangan mengirim pasukan ke perang berada di tangan Kongres sesuai konstitusi AS. Mereka juga menilai presiden tak dapat menjalankan keputusan perang secara sepihak.

Meski sudah lolos satu tahap, resolusi tersebut masih membutuhkan persetujuan penuh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang kini dikuasai Partai Republik. Selain itu, veto dari Trump diperkirakan tetap menjadi hambatan terbesar karena parlemen membutuhkan dukungan dua pertiga suara di kedua majelis untuk membatalkannya.

Pemerintahan Trump sendiri mempertahankan posisi bahwa seluruh tindakan militer presiden sah secara hukum sebagai panglima tertinggi demi melindungi kepentingan nasional AS.