Sinovac Klarifikasi Bio Farma yang Sebut Kemanjuran Vaksin 97 Persen

09 Des 2020, 15:49 WIB

Ilustrasi vaksin COVID-19 buatan Sinovac (Dokumentasi Sinovac)

Jakarta, IDN Times - Perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac Biotech, mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan oleh mitranya di Indonesia, PT Bio Farma bahwa vaksin CoronaVac memiliki tingkat keampuhan terhadap COVID-19 hingga 97 persen. Sinovac menyampaikan kepada media Bloomberg bahwa angka 97 persen tidak merujuk kepada efikasi vaksin tersebut.

Angka 97 persen merujuk kepada tingkat seroconversion yang mendeteksi apakah vaksin bisa mendorong terciptanya antibodi. Artinya, vaksin 97 persen berhasil memicu antibodi relawan yang disuntikan vaksin tersebut saat tahap uji klinis.

Laman Fortune, Selasa 8 Desember 2020 melaporkan, pernyataan mengenai tingkat keampuhan vaksin Sinovac mencapai 97 persen disampaikan oleh Head of Corporate Communication PT Bio Farma, Iwan Setiawan, ketika melakukan jumpa pers daring kemarin.

Dengan adanya penegasan dari Sinovac, hal itu bermakna vaksin CoronaVac buatan Sinovac Biotech tidak membuktikan sudah berhasil menjadi pelindung bagi manusia agar tidak tertular COVID-19.

Bila tingkat efikasi CoronaVac mencapai 97 persen, maka itu akan menjadi efikasi tertinggi dibandingkan vaksin lainnya. Namun, hingga kini Sinovac belum merilis hasil efikasi di uji klinis tahap III.

Vaksin buatan Pfizer dan Moderna memiliki tingkat efikasi 94 persen dan 95 persen. Hal itu terlihat dalam uji klinis tahap ketiga di Amerika Serikat.

Namun, ada hal lain yang disoroti oleh media yakni kesimpulan mengenai efikasi vaksin CoronaVac yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma, diambil dari relawan yang jumlahnya tidak terlalu besar yaitu 1.600 orang dan rentang waktu uji klinis yang lebih pendek.

Selain di Indonesia, Sinovac Biotech juga melakukan uji klinis tahap tiga di tiga negara lainnya yakni Chile, Brasil dan Turki. Sehingga, total relawan yang terlibat dalam uji klinis tahap 3 Sinovac mencapai 20.000 orang.

Bandingkan dengan uji klinis yang dilakukan oleh Pfizer yang melibatkan 43 ribu relawan. Moderna melibatkan 30 ribu relawan. Kedua perusahaan farmasi itu mulai uji klinis tahap ketiga di bulan Juli 2020.

Lalu, mengapa PT Bio Farma tetap membeli vaksin CoronaVac dari Sinovac?

1. Metode pengembangan vaksin inaktivasi dianggap sesuai dengan kemampuan PT Bio Farma

Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir (Tangkapan layar YouTube Bio Farma)

Sementara, dalam jumpa pers daring pada Selasa kemarin, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir memaparkan, ada tiga alasan mengapa pihaknya memilih kandidat vaksin CoronaVac dari Tiongkok. Padahal, hasil uji klinisnya belum rampung.

Menurut Honesti, vaksin CoronaVac termasuk 1 dari 10 kandidat vaksin yang paling cepat dan sudah masuk ke tahap uji klinis ketiga. Kedua, platform pembuatan vaksin CoronaVac juga dianggap penting. Sinovac menggunakan pengembangan vaksin inaktivasi.

PT Bio Farma mengklaim, memiliki kompetensi mumpuni atau terbiasa menggunakan vaksin dengan cara pengembangan tersebut.

"Pembuatan vaksin Sinovac menggunakan platform inactivated vaccine atau virus yang sudah dimatikan tetapi sudah terbukti dari jenis vaksin-vaksin lainnya," ungkap Honesti.

Selain itu, faktor ketiga, belum ditemukan efek samping serius dalam uji klinis tahap ketiga CoronaVac di Bandung dan beberapa negara lainnya. Brasil diketahui sempat menghentikan sementara waktu uji klinis tahap III setelah ada satu relawan vaksin CoronaVac meninggal akibat COVID-19. Namun, satu pekan kemudian, uji klinis tahap ketiga dilanjutkan.

2. Kemenkes masih tunggu izin edar dari BPOM untuk vaksin Sinovac

Perburuan vaksin oleh negara-negara di dunia (IDN Times/Sukma Shakti)

Sementara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan 1,2 juta dosis vaksin merupakan gelombang pertama dari pengiriman 3 juta dosis pada 2020. Vaksin coronavac, kata Terawan, berisi virus Sars-CoV-2 yang inaktivasi.

Meski sudah tiba dan disimpan di gudang PT Bio Farma, namun vaksin CoronaVac tidak bisa langsung disuntikan. Kementerian Kesehatan masih harus menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperoleh izin penggunaan darurat (emergency used authorization/EUA).

Saat memberikan keterangan pers, Terawan juga menyampaikan bahwa kelompok pertama yang akan diberi vaksin adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang pada layanan kesehatan.

"Data penerima vaksin sudah dimasukan ke dalam sistem informasi KPCPEN (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) yang akan menyiapkan data sasaran by name by address," tutur Terawan, Rabu pagi.

3. Kemenkes menetapkan enam vaksin corona yang digunakan di Indonesia

ilustrasi penyuntikan vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebelumnya, Menkes Terawan sudah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19). Di dalam surat keputusan yang diteken pada 3 Desember 2020 lalu itu, ada enam jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan dalam proses vaksinasi di Indonesia.

Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Grup Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.

"Menetapkan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd, sebagai jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," demikian isi surat keputusan itu.

Keenam vaksin tersebut baru bisa digunakan setelah mendapatkan Izin Edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, pemerintah telah memastikan vaksin itu tidak semuanya diberikan secara gratis kepada warga. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan hal tersebut karena mempertimbangkan keuangan negara.

Pemerintah mengalokasikan vaksin gratis hanya untuk 32,1 juta warga Indonesia. Mereka merupakan tenaga kesehatan, pelayan publik, dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).