5 Catatan DPR untuk Pemerintah soal Vaksin COVID-19 Sinovac

Menurut Saleh, saat ini ada dua pandangan dan sikap masyarakat terkait kedatangan 1,2 juta vaksin ke Indonesia. Pertama, mereka yang optimis dan penuh harapan bahwa vaksin ini akan efektif dan mampu menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia.

Kedua, mereka yang masih kurang percaya terhadap efektivitas dan keamanan vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat pada virus corona.

“Sikap yang pertama mungkin terbangun karena selama ini meyakini seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah. Sementara, sikap yang kedua kelihatannya disebabkan karena belum mendapatkan penjelasan yang utuh. Atau bisa saja, penjelasan selama ini dianggap belum memadai dan belum meyakinkan,” ujar Saleh.

Saleh mengatakan jika pemerintah sudah memastikan Vaksin Sinovac aman, DPR minta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin yang masuk tersebut.

“Saat ini, masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM. Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silakan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan,” kata Ketua Fraksi PAN itu.

DPR juga berharap pemerintah dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Memastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman.

“Pasalnya, saat ini perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain (tempat penyimpanan). Ada vaksin yang harus disimpan di tempat yang minus 20 derajat celcius, dan ada yang minus 7, dan lain-lain,” ujar Saleh.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait efektivitas vaksin yang baru masuk ke Indonesia, ketika dipergunakan di Tiongkok atau negara-negara lainnya. Success story terkait penggunaan vaksin ini, menurut Saleh, sangat penting dalam memberikan motivasi bagi masyarakat.

“Ini menjadi penting sebab ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa vaksin ini baru pertama sekali mau dipakai di Indonesia,” kata Saleh.

Selain mendata calon penerima vaksin, kata Saleh, pemerintah harus segera menyiapkan tenaga-tenaga medis yang akan melakukan vaksinasi. Sebelum itu, tentu harus ada semacam simulasi dan pelatihan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.

Menurut Saleh, penyiapan tenaga-tenaga medis ini harus seiring dengan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan vaksinasi.

“Karena vaksinasi ini dianggap sebagai game changer, diharapkan para ahli epidemiologi dapat mengeluarkan pendapat dan perspektif yang dapat dijadikan sebagai referensi. Pendapat para ahli ini tentu sangat diperlukan agar pelaksanaan vaksinasi tidak menimbulkan perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi Sinovac, Tiongkok, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten pada Minggu (6/2/2020) malam. Namun, vaksin ini tidak lantas langsung dapat digunakan dalam vaksinasi. Penggunaan vaksin Sinovac masih harus menunggu hasil evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Walau pun sudah datang dan berada di Indonesia namun pelaksanaan vaksinasi masih harus melewati tahapan evaluasi dari Badan POM untuk memastikan aspek mutu keamanan dan efektivitasnya," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam video yang ditayangkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 6 Desember 2020.

"Selain itu juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya," sambung dia.