Soal Krisis Keuangan PBB, RI Pastikan Iuran Sudah Dibayar

04 Feb 2026, 14:02 WIB

Marcheilla Ariesta

Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang dalam jumpa pers mingguan, Kamis (8/1/2026). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Intinya sih...

Sekjen PBB mengirimkan surat resmi kepada negara anggota terkait situasi keuangan PBB.
Surat memuat penjelasan rinci mengenai kondisi keuangan PBB
Isu keuangan PBB dibahas melalui mekanisme resmi di dalam organisasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri menegaskan, Indonesia telah membayar kontribusi iuran keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yvonne menegaskan, kewajiban Indonesia itu sudah dibayarkan secara penuh.

“Kita telah melaksanakan kewajiban kita, terhadap PBB dan itu telah kita bayarkan secara full,” kata juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, Rabu (4/2/2026).

Yvonne menuturkan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh negara anggota pada 22 Januari lalu untuk menyampaikan kondisi keuangan PBB yang sedang menghadapi tekanan serius.

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan koordinasi dan mendorong negara-negara lain yang masih menunggak agar segera memenuhi kewajiban mereka.

Isu ini menjadi perhatian di forum PBB, khususnya dalam pembahasan internal di Komite Kelima Majelis Umum PBB yang menangani urusan administratif dan anggaran organisasi.

1. Surat Sekjen PBB jadi latar belakang isu krisis keuangan

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang. (IDN Times/Marcheilla)

Yvonne mengungkapkan pembahasan mengenai krisis keuangan PBB bermula dari surat resmi Sekretaris Jenderal PBB kepada seluruh negara anggota.

“Jadi memang pada tanggal 22 Januari itu, Sekjen PBB mengirimkan surat ke seluruh negara anggota PBB terkait situasi keuangan yang dialami PBB saat ini,” ujarnya.

Ia menegaskan isu mengenai kemungkinan PBB mengalami kebangkrutan perlu dilihat dalam konteks surat tersebut. “Kalau mau ditanya PBB bangkrut, ya itu background-nya, jadi ada surat dari Sekjen PBB ke seluruh negara-negara anggota,” kata Yvonne.

Menurutnya, surat itu cukup panjang dan memuat penjelasan rinci mengenai kondisi keuangan PBB. “Itu suratnya cukup panjang,” ujarnya.

Yvonne menyebutkan, surat tersebut ditujukan terutama kepada negara-negara yang belum memenuhi kewajiban kontribusinya agar dapat membantu mengatasi situasi keuangan PBB.

2. Pembahasan krisis keuangan di PBB

Logo PBB (pixabay.com/Chickenonline)

Yvonne menambahkan isu keuangan PBB tidak dibahas secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme resmi di dalam organisasi.

“Topik situasi keuangan ini memang dibahas di PBB, khususnya di Komite Lima, ada agenda sendirinya,” katanya.

Untuk Indonesia sendiri, ia kembali menegaskan kewajiban pembayaran telah ditunaikan. “Untuk Indonesia, kita sudah bayar kontribusi, khususnya iuran, dan itu sudah dibayarkan,” ujarnya.

Terkait angka kontribusi yang dibayarkan Indonesia, Yvonne memilih untuk tidak merinci. “Saya nggak tahu detailnya, daripada saya salah ya angkanya. Ada angkanya, sudah kita bayarkan,” katanya.

Ia juga menyebut perlu melakukan pengecekan lebih lanjut terkait angka-angka yang disampaikan Sekjen PBB dalam surat tersebut. “Kalau terkait angka yang disampaikan Sekjen PBB, saya perlu cek ya,” ujar Yvonne.

3. AS menarik diri dari badan PBB

Logo PBB. (Pixabay/Clker-Free-Vector-Images)

Amerika Serikat, sebagai kontributor terbesar PBB, menjadi salah satu faktor utama krisis ini. Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak membayar kontribusi untuk anggaran reguler PBB pada 2025 dan hanya memberikan 30 persen dari dana yang diharapkan untuk misi penjaga perdamaian.

Trump menyebut PBB gagal memenuhi potensi besarnya dan mengkritik organisasi tersebut karena dinilai tidak mendukung upaya perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

Pada Januari, ia menarik AS dari puluhan organisasi internasional, termasuk 31 badan PBB, untuk mengakhiri pendanaan pembayar pajak Amerika terhadap entitas yang memajukan agenda globalis.

Meski pada Desember AS menjanjikan dana kemanusiaan sebesar 2 miliar dolar AS, jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan 17 miliar dolar AS yang dikeluarkan pada 2022. Negara lain seperti Inggris dan Jerman juga mengumumkan pemangkasan besar-besaran bantuan luar negeri.

Dampaknya mulai terasa nyata. Kantor HAM PBB memperingatkan, pelanggaran serius kini tidak dapat didokumentasikan karena kekurangan dana. Dana Kependudukan PBB (UNFPA) terpaksa menutup klinik ibu dan bayi di Afghanistan, sementara Program Pangan Dunia memangkas jatah makanan bagi pengungsi Sudan.