RI Tak akan Lagi Kirim Satgas Misi Perdamaian PBB ke Lebanon, Mengapa?
- Satgas MTF UNIFIL kembali ke Tanah Air usai 14 bulan bertugas di Lebanon
- KRI Sultan Iskandar Muda-367 membawa pulang 105 prajurit TNI AL
- Misi pasukan perdamaian di PBB diakhiri pada 31 Desember 2026
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan Indonesia tidak akan lagi mengirimkan kontingen untuk Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) di misi United Nations Interim Force (UNIFIL) di Lebanon. Maka, Satgas MTF TNI Kontingen Garuda XXVIII-P di bawah pimpinan Letnan Kolonel (P) Anugerah Annurullah menjadi pasukan terakhir untuk misi perdamaian tersebut.
"Mungkin kita tidak akan mengirim lagi untuk misi Maritime Task Force (MTF) untuk UNIFIL," ujar Ali di atas geladak KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (1/2/2026).
Perwira tinggi di TNI AL itu mengatakan keputusan tersebut bukan ditetapkan TNI AL. Itu menjadi putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak akan melanjutkan misi UNIFIL.
"Ini yang terakhir. Memang dari PBB sendiri tidak melanjutkan untuk misi MTF ini," tutur Ali.
1. Satgas MTF UNIFIL kembali ke Tanah Air usai 14 bulan bertugas
Sementara, pagi tadi ratusan personel TNI AL yang menjadi bagian dari Kontingen Garuda XXVIII-P/UNIFIL tiba di Tanah Air. Mereka tiba usai menuntaskan misi perdamaian di Lebanon selama 14 bulan.
Mereka menuntaskan misi tersebut menggunakan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367 yang merupakan kapal perang korvet kelas SIGMA. Ketibaan mereka disambut langsung Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali.
Suasana penyambutan kian terasa khidmat, ketika alunan musik dari terompet, trombon, hingga drum menggema dari pendopo yang berada tepat di seberang dermaga. Irama musik itu menembus derasnya hujan dan debur ombak, menandai momen kedatangan satuan tugas yang baru kembali dari penugasan. Ali kemudian memasuki lapangan upacara saat hujan mulai mereda.
Dari atas geladak KRI Sultan Iskandar Muda, Dansatgas MTF Kontingen Garuda XXVIII-P, Letkol Laut (P) Anugerah Annurullah, turun dan segera melaporkan kedatangannya kepada KSAL sebagai bentuk laporan resmi pelaksanaan tugas. Sebagai tanda penyambutan, Ali mengalungkan bunga ke leher Anugerah.
Ali menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh prajuritnya, karena berhasil menunaikan dan menjalankan tugas patroli maritim serta pengamanan perairan sebagai pasukan perdamaian PBB mewakili Indonesia. Hal itu sesuai mandat UNIFIL di Lebanon.
"Satgas MTF juga berhasil melakukan patroli maritim, kerjasama antar angkatan laut negara lain seperti Jerman dan Bangladesh, diplomasi TNI AL serta pengakuan internasional yang diraih dengan menunjukkan komitmen pemerintah, dalam membangun kekuatan pertahanan yang profesional, modern dan berdaya saing global," tutur dia.
2. KRI Sultan Iskandar Muda-367 membawa pulang 105 prajurit TNI AL
Lebih lanjut, Ali menjelaskan, misi utama Satgas MTF adalah menjaga perdamaian dan mencegah masuknya senjata atau bahan terlarang ke wilayah Lebanon.
"Kemudian menjaga perdamaian dan kemungkinan masuknya senjata dari negara-negara lain atau bahan-bahan terlarang ke dalam Lebanon maupun ke tempat-tempat sekitarnya, dan itu bisa dijalankan dengan baik bersama dengan beberapa angkatan laut negara lain," tutur dia.
Sementara, Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Muda Tunggul, menjelaskan dalam KRI Sultan Iskandar Muda (SMI)-367 membawa pulang prajurit yang terdiri dari 105 prajurit KRI. Mereka terdiri dari lima komponen pendukung yang meliputi pilot, flight engineers, air crew, perwira kesehatan, perwira intelijen, perwira psikologi, perwira penerangan, kopaska, dan penyelam.
"Sepanjang menjalankan misi sejak 17 Januari 2025 lalu, KRI SIM-367 sendiri telah melakukan 33 kali on task, meliputi 70 persen patroli di Laut Mediterania, serta menjalankan naval diplomacy melalui latihan bersama dengan berbagai angkatan laut asing, sebanyak 150 kali," kata Tunggul.
3. Misi pasukan perdamaian di PBB diakhiri pada 31 Desember 2026
Keputusan untuk mengakhiri misi pasukan perdamaian multinasional PBB di Lebanon diputuskan secara bulat dalam sidang Dewan Keamanan di New York, Amerika Serikat (AS) pada akhir Agustus 2025. Semua pasukan militer harus ditarik dari perbatasan markas PBB di Lebanon paling lambat 31 Desember 2026.
Dikutip dari laman PBS, putusan itu sesuai dengan desakan dari Presiden AS, Donald J. Trump dan sekutunya Israel. Pemerintahan Trump menilai keberadaan personel militer dari sejumlah negara di perbatasan Lebanon dianggap tidak berfungsi untuk menghilangkan pengaruh Hizbullah. Di masa mendatang, kendali keamanan di perbatasan Lebanon-Israel diserahkan sepenuhnya ke militer Lebanon.
Trump pun menilai dengan diakhirinya misi perdamaian di Lebanon (UNIFIL) bisa menghemat anggaran dalam jumlah signifikan. Sementara, dalam pernyataannya, Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, tetap menyambut baik hasil voting di DK PBB dan memperpanjang misi UNIFIL hingga 31 Desember 2026.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua negara sahabat yang terlibat dalam misi UNIFIL selama 50 tahun. PM Salam mengatakan bisa memahami kekhawatirannya terkait situasi di Lebanon.
