Benarkah PBB Hampir Bangkrut? Ini Penyebabnya!
- PBB menghadapi krisis keuangan parah.
- Dana tak pernah diterima, harus dikembalikan.
- AS tak lagi membayar, salah satu faktor utama krisis keuangan PBB.
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi ancaman serius berupa potensi kolaps finansial akibat kegagalan negara-negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan situasi keuangan organisasi tersebut berada di titik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam surat yang dikirimkan kepada seluruh 193 negara anggota, Guterres menyatakan krisis keuangan PBB terus memburuk dan kini mengancam kelangsungan berbagai program utama. Ia bahkan memperingatkan, dana PBB bisa benar-benar habis paling cepat pada Juli mendatang.
Kondisi ini diperparah oleh keputusan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat sebagai kontributor terbesar, yang menolak membayar iuran reguler dan anggaran pasukan penjaga perdamaian, serta menarik diri dari berbagai badan PBB.
Guterres menegaskan, tanpa pembayaran penuh dan tepat waktu dari negara-negara anggota, atau perubahan mendasar pada aturan keuangan PBB, organisasi tersebut berisiko mengalami kehancuran finansial dalam waktu dekat.
1. PBB hadapi krisis keuangan parah
António Guterres menyatakan, PBB memang pernah menghadapi krisis keuangan sebelumnya, namun situasi saat ini memiliki skala dan dampak yang jauh lebih serius. Dalam suratnya, ia menyebut kondisi ini sebagai sesuatu yang berbeda secara kategoris.
“Keputusan untuk tidak memenuhi kontribusi yang telah ditetapkan, yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui, kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres, tanpa menyebut negara tertentu, dilansir dari BBC, Selasa (3/2/2026).
Ia menegaskan, integritas seluruh sistem PBB bergantung pada kepatuhan negara anggota terhadap Piagam PBB. “Integritas seluruh sistem bergantung pada negara-negara untuk mematuhi kewajiban mereka membayar kontribusi yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Guterres juga mengungkapkan pada 2025 hanya 77 persen dari total iuran yang seharusnya dibayarkan telah diterima, meninggalkan jumlah tunggakan tertinggi sepanjang sejarah organisasi.
2. Dana tak pernah diterima, harus dikembalikan
Krisis PBB semakin rumit akibat aturan keuangan yang mengharuskan pengembalian dana yang tidak terpakai, bahkan ketika dana tersebut sebenarnya belum pernah diterima. Guterres menyebut kondisi ini sebagai pukulan ganda.
“Kami diharapkan mengembalikan uang tunai yang tidak pernah ada,” tulisnya.
Ia menambahkan, “Kami tidak dapat melaksanakan anggaran dengan dana yang belum terkumpul, atau mengembalikan dana yang tidak pernah kami terima.”
Sebagai contoh, Guterres mengungkapkan pada bulan ini saja, sebagai bagian dari penetapan anggaran 2026, PBB terpaksa mengembalikan dana sebesar 227 juta dolar AS. “Dana yang terpaksa kami kembalikan adalah dana yang belum kami kumpulkan,” tulisnya.
Akibat krisis ini, markas PBB di Jenewa mulai menerapkan penghematan ekstrem. Eskalator dimatikan secara berkala, pemanas ruangan diturunkan, dan tanda peringatan krisis keuangan dipasang di berbagai sudut gedung.
“Izinkan saya menegaskan urgensi situasi yang kita hadapi saat ini, risiko kolaps finansial kini bersifat mendesak,” ujarnya.
3. AS tak lagi membayar, salah satu faktor utama krisis keuangan PBB
Amerika Serikat, sebagai kontributor terbesar PBB, menjadi salah satu faktor utama krisis ini. Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak membayar kontribusi untuk anggaran reguler PBB pada 2025 dan hanya memberikan 30 persen dari dana yang diharapkan untuk misi penjaga perdamaian.
Trump menyebut PBB gagal memenuhi potensi besarnya dan mengkritik organisasi tersebut karena dinilai tidak mendukung upaya perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.
Pada Januari, ia menarik AS dari puluhan organisasi internasional, termasuk 31 badan PBB, untuk mengakhiri pendanaan pembayar pajak Amerika terhadap entitas yang memajukan agenda globalis.
Meski pada Desember AS menjanjikan dana kemanusiaan sebesar 2 miliar dolar AS, jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan 17 miliar dolar AS yang dikeluarkan pada 2022. Negara lain seperti Inggris dan Jerman juga mengumumkan pemangkasan besar-besaran bantuan luar negeri.
Dampaknya mulai terasa nyata. Kantor HAM PBB memperingatkan, pelanggaran serius kini tidak dapat didokumentasikan karena kekurangan dana. Dana Kependudukan PBB (UNFPA) terpaksa menutup klinik ibu dan bayi di Afghanistan, sementara Program Pangan Dunia memangkas jatah makanan bagi pengungsi Sudan.
Menutup suratnya, Guterres menyampaikan peringatan tegas. “Kesimpulannya jelas. Entah semua negara anggota memenuhi kewajiban mereka membayar penuh dan tepat waktu, atau negara-negara harus merombak secara mendasar aturan keuangan kami untuk mencegah kolaps finansial yang segera terjadi,” tuturnya.
