Australia Tak Bakal Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Australia menyatakan kedutaan besarnya di Israel akan tetap berlokasi di Tel Aviv, dan tidak akan dipindahkan ke Yerusalem.
Pernyataan ini sejalan dengan pemerintah Australia mengambil sikap untuk tidak mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Awalnya, pengakuan Australia terhadap Yerusalem menjadi ibu kota Israel tersebut, diadopsi selama pemerintahan eks Perdana Menteri Scott Morisson pada 2018. Kebijakan itu sempat menuai banyak kritik dari kelompok pro-Palestina.
Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Australia, Ribuan Warga Mengungsi
1. Australia berkomitmen pada Two State Solution
Australia berkomitmen terhadap penyelesaian dua-negara, di mana Israel dan negara Palestina nantinya dapat hidup berdampingan secara damai dan aman, dalam perbatasan yang diakui secara internasional.
"Kami tidak akan mendukung upaya yang merusak harapan ini," sebut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam keterangan Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang diterima IDN Times, Selasa (18/10/2022).
Pemerintahan Anthony Albanese juga memperbarui komitmen Australia dalam upaya internasional, untuk mewujudkan solusi dua-negara yang adil dan abad.
2. Australia mendukung masyarakat Palestina
Editor’s picks
Wong juga menegaskan Australia dengan tegas mendukung masyarakat Palestina, memberikan sokongan kemanusiaan setiap tahun sejak 1951, dan mendukung kelanjutan negosiasi perdamaian.
"Saya menyesal bahwa keputusan Morrison untuk berpolitik mengakibatkan pergeseran posisi Australia, dan penderitaan yang diakibatkan perubahan ini terhadap sejumlah warga di komunitas Australia yang sangat peduli dengan masalah ini," ungkap Wong.
Baca Juga: Australia Ogah Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
3. Kemlu Australia hapus pernyataan soal pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel
Melansir The Guardian, pernyataan mengenai pengakuan ibu kota Israel telah dihapus dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Australia.
Partai buruh yang berkuasa di Australia, yang saat itu menjadi oposisi, telah mengecam tindakan Scott Morrison yang dinilai berisiko dan tidak ada keuntungannya.