Laporan DK PBB Bongkar Sikap Represif Taliban Terhadap Kritik dan Oposisi
Pasukan Taliban berpatroli di sebuah landasan sehari setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afganistan, Selasa (31/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Taliban mengutuk laporan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut bahwa pemerintahan Afghanistan saat ini sangat eksklusif dan represif.
Laporan tersebut dirilis awal bulan ini oleh Tim Pemantau dan Sanksi DK PBB. Mereka menyebutkan bahwa pemerintahan Taliban sangat represif terhadap kritik dan kelompok oposisi.
Selain itu, DK PBB juga menyesalkan rencana pemindahan pusat pemerintahan Afghanistan yang mulanya di Kabul dan kini dipindah ke Kandahar, seperti masa pemerintahan Taliban pda 1990-an. Kandahar juga merupakan markas pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhunzada.
1. Taliban menyebut laporan DK PBB tidak jelas
un.orgMenanggapi laporan ini, juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid menegaskan bahwa laporan DK PBB tersebut tidak jelas dan tidak berdasar.
“Publikasi laporan ini sangat biasa dan tidak berdasar dari DK PBB ini tidak membantu Afghanistan serta perdamaian dan keamanan internasional. Sebaliknya malah meningkatkan kekhawatiran antara warga kami,” kata Mujahid, dikutip dari Al Jazeera, Senin (12/6/2023).
Baca Juga: Laporan PBB Dikecam Taliban karena Ungkap Ada Konflik Internal
2. Indonesia minta Taliban buka akses pendidikan bagi perempuan
Editor’s picks
Pengungsi anak-anak menunggu penerbangan berikutnya setelah didaftarkan di Bandara Internasional Hamid Karzai, di Kabul, Afghanistan, Kamis (19/8/2021). Gambar diambil 19 Agustus 2021 (ANTARA FOTO/1stLt. Mark Andries/U.S. Marine Corps/Handout via REUTERS)Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam dan kekecewaan atas keputusan Taliban menangguhkan akses pendidikan ke jenjang kuliah bagi perempuan Afghanistan.
“Pendidikan adalah hak asasi yang mendasar, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Indonesia senantiasa mendesak Taliban untuk menyediakan akses seluas-luasnya terhadap pendidikan untuk perempuan,” demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI, awal tahun ini.
Indonesia juga sangat yakin bahwa partisipasi perempuan dalam segala bidang kehidupan masyarakat Afghanistan sangat penting bagi terwujudnya Afghanistan yang damai, stabil, dan sejahtera.
3. Taliban larang perempuan berkuliah
Pengungsi menaiki pesawat saat Departemen Pertahanan AS berkomitmen untuk mendukung Departemen Luar Negeri AS dalam keberangkatan personel sipil AS dan sekutu dari Afghanistan, dan untuk mengevakuasi sekutu Afghanistan dengan aman, dalam gambar handout terbaru tanpa tanggal. ANTARA FOTO/Staff Sgt. Brandon Cribelar/U.S. Air Force /Handout via REUTERS/AWWSejak berkuasa pada 2021, Taliban telah memberlakukan peraturan yang melarang kebebasan bagi perempuan. Salah satunya adalah tidak mengizinkan perempuan kuliah dan bekerja untuk organisasi non-pemerintah.
Selain larangan berkuliah dan bekerja di LSM, Taiban juga menutup sebagian sekolah menengah khusus perempuan di sebagian provinsi di negara tersebut.
Perempuan juga dilarang memasuki taman dan pusat kebugaran serta sejumlah tempat umum lainnya.
Baca Juga: Menlu Taliban Diizinkan PBB Bertemu Diplomat Pakistan dan China
Berita Terkini Lainnya
