Myanmar Rayakan Hari Kemerdekaan di Tengah Krisis Politik
Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. (Twitter.com/KenRoth)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pasukan militer Myanmar melakukan arak-arakan di ibu kota Nay Pyi Daw untuk merayakan hari kemerdekaan ke-75 negara tersebut.
Tank, peluncur rudal, dan mobil lapis baja sudah ditampilkan sejak subuh hari ini menuju lapangan di ibu kota. Para pegawai pemerintahan dan siswa sekolah juga terlihat ada yang mengikuti parade.
1. Penghormatan terhadap Min Aung Hlaing
Pemimpin militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. (Twitter.com/ygnbi27)Dilansir Channel News Asia, Rabu (4/1/2023), jenderal junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, disambut dengan hormat 21 senjata saat ia diarak dan tiba di lapangan.
Namun, perayaan hari kemerdekaan tahun ini tidak semeriah tahun-tahun sebelum kudeta, karena warga Myanmar memilih diam di rumah sebagai protes terhadap junta.
Sejumlah media lokal melaporkan, ada peningkatan keamanan di pusat kota Yangon, yang sempat dilanda beberapa serangan bom dalam beberapa bulan terakhir.
Baca Juga: Junta Myanmar Bunuh Lebih dari 160 Anak pada 2022
2. Junta jatuhkan hukuman tambahan ke Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi berjalan untuk mengambil sumpah di parlemen majelis rendah di Naypyitaw, Myanmar, pada 2 Mei 2012. ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya Tun/File Photo/Junta militer Myanmar baru saja menambah hukuman untuk Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan pada kudeta 1 Februari 2021 lalu. Total hukuman untuk Suu Kyi adalah 33 tahun.
Suu Kyi dinyatakan bersalah atas lima dakwaan korupsi terkait penyalahgunaan dana negara untuk pembelian dan sewa helikopter. Walau begitu, banyak yang meyakini bahwa kejahatan yang didakwakan kepada Suu Kyi merupakan laporan palsu.
3. Suu Kyi tidak mendapat hak hukum
Aung San Suu Kyi (facebook.com/Aung San Suu Kyi)Suu Kyi juga diketahui kerap berada di sel isolasi. Dia tidak diberi kesempatan untuk mengajukan banding atau pembelaan terkait dakwaan yang diberikan kepadanya.
"Hukuman dan pemenjaraan konselor negara Aung San Suu Kyi yang terus menerus merupakan bagian tak terpisahkan dari ancaman junta terhadap penduduk sipil Myanmar,” kata Patrick Phongsathorn, spesialis advokasi senior di Fortify Rights, lembaga HAM internasional.
Baca Juga: Menlu RI: ASEAN Tak Boleh Didikte Junta Myanmar!
Berita Terkini Lainnya
