Soal Pertemuan di Thailand, Menlu RI: Itu Bukan Jalur ASEAN
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (IDN Times/Sonya Michaella)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akhirnya buka suara soal pertemuan informal yang diinisiasi Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Pataya, pertengahan Juni 2023. Indonesia diundang, tetapi menolak datang.
“Soal informal meeting yang di Thailand, sekali lagi, saya menegaskan bahwa itu adalah informal meeting dari sebuah negara ASEAN. Yang hadir saat itu hanya menteri luar negeri tuan rumah dan Menlu Laos. Dan jalur yang diambil dalam pelaksanaan itu bukan main track dari ASEAN,” kata Retno, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat (7/7/2023).
Baca Juga: KTT ASEAN-RoK, Jokowi: Ekonomi Hijau Kunci Masa Depan ASEAN
1. ASEAN masih merujuk pada 5 Poin Konsensus
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai KTT ASEAN 2023 Labuan Bajo. (dok. Youtube Setpres RI)Sementara itu, Retno menegaskan hingga hari ini, ASEAN masih merujuk pada Lima Poin Konsensus (5PC) untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.
“Dan di sela-sela pertemuan ASEAN, antara Summit - AMM - Summit, Indonesia sebagai ketua telah dan akan terus melakukan komunikasi intensif dengan semua pihak, dalam rangka mengimplementasikan 5PC,” ucap Retno.
“Karena, 5PC adalah kesepakatan dari ASEAN, disepakati oleh para ASEAN leaders, dan 5PC harus menjadi rujukan utama ASEAN untuk meng-engage dan menyelesaikan isu Myanmar,” lanjut dia.
Baca Juga: Komisioner HAM PBB: Situasi Myanmar Kian Memburuk
2. Pendekatan ke semua pihak untuk implementasi 5PC
Kursi Myanmar kosong di AMM Retreat 2023. (IDN Times/Sonya Michaella)Retno juga memaparkan perkembangkan langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam menangani isu Myanmar.
“Beberapa prinsip yang dijalankan Indonesia yaitu, menjadikan 5PC sebagai rujukan utama, menjadikan keputusan para pemimpin ASEAN sebagai dasar bertindak, menjaga nilai-nilai dan prinsip Piagam ASEAN serta siap untuk menjembatani perbedaan,” ucap dia.
3. Myanmar harus hentikan kekerasan
Ilustrasi wilayah negara Myanmar (freevectormaps.com/myanmar)Retno juga mengatakan ASEAN sangat prihatin dengan meningkatnya penggunaan kekerasan di Myanmar yang mengakibatkan korban sipil dan hancurnya fasilitas umum.
“Di semua engagements yang dilakukan Indonesia dengan semua pihak di Myanmar, dorongan untuk menghentikan tindakan kekerasan ini terus disampaikan dan menjadi prioritas. Tanpa penghentian kekerasan, tidak akan ada situasi kondusif. Tanpa situasi kondusif, maka tidak mungkin dapat dilakukan dialog yang inklusif,” ucap Retno.
“Tanpa dialog yang inklusif, maka tidak akan ada penyelesaian damai yang diterima semua pihak dan tidak akan ada perdamaian yang durable di Myanmar,” tegas dia.
Berita Terkini Lainnya
