Uni Eropa: Indonesia Punya Kapasitas Memimpin Dunia
Anggota Parlemen Uni Eropa, David McAllister. (IDN Times/Sonya Michaella)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Parlemen Uni Eropa (UE), David McAllister, memuji kepemimpinan Indonesia di kancah global. Apalagi tahun ini Indonesia memegang keketuaan ASEAN, setelah pada tahun lalu sukses menjadi Presiden G20.
“Indonesia menunjukkan kapasitasnya untuk memimpin dan menemukan sebuah langkah kompromi, seperti presidensi G20 yang sukses,” kata McAllister, kepada awak media, di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Secara khusus, Uni Eropa memuji Deklarasi Bali yang dikeluarkan pada KTT G20, November 2022.
1. Uni Eropa berharap keketuaan Indonesia di ASEAN sukses
Anggota Parlemen Uni Eropa, David McAllister. (IDN Times/Sonya Michaella)McAllister juga berharap agar keketuaan Indonesia di ASEAN bisa sesukses presidensi G20 tahun lalu. UE merupakan mitra wicara ASEAN dan mitra dagang terbesar ketiga bagi satu sama lain.
“Kami berharap agar Indonesia juga bisa sukses tahun ini untuk keketuaan ASEAN,” ucap dia.
Pada tahun lalu, ASEAN dan UE merayakan 45 tahun kemitraannya serta sepakat meningkatkan kerja sama yaitu Kerja Sama Strategis.
“Saya melihat poster-poster ASEAN 2023 di Jakarta dengan tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Ya, ASEAN juga sangat berarti bagi kami, UE, yang di mana kami punya komitmen sama terkait multilateralisme dan tatanan berbasis aturan internasional,” lanjut McAllister lagi.
Baca Juga: Lagi! Uni Eropa Jatuhkan Sanksi ke Myanmar terkait Pelanggaran HAM
2. Angkat isu Myanmar dan Laut China Selatan
Editor’s picks
Ribuan warga Myanmar menuntut militer Myanmar untuk segera menghentikan tindakan kekerasan setelah kudeta. (Twitter.com/PamelaFalk)Dalam kunjungannya ke Jakarta, McAllister juga mengangkat isu Myanmar dan Laut China Selatan.
“Kami mendukung upaya ASEAN untuk mencari solusi dari krisis Myanmar dan berharap upaya ini membuahkan hasil dan membawa Myanmar mampu keluar dari krisis politik,” tuturnya.
Situasi di Laut China Selatan juga menjadi topik yang dibahas, di mana UE menegaskan perlunya menjamin legalitas internal di perairan internasional tersebut.
“Memelihara perdamaian, stabilitas dan kebebasan bernavigasi di kawasan Indo Pasifik menjadi sangat penting. Jalur Laut China Selatan harus tetap aman,” tegasnya.
3. UE jatuhkan sanksi ke elite Myanmar
Bendera Uni Eropa dan beberapa bendera anggota dari Uni Eropa. (Pixabay.com/Dusan_Cvetanovic)UE kembali menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar atas serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sanksi terbaru ini menargetkan 9 individu dan 7 entitas, termasuk menteri energi, pengusaha, pejabat tinggi dan perusahaan swasta yang memasok dana dan perlengkapan ke militer.
"Mereka yang bertanggung jawab atas kudeta, serta para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM berat, harus dimintai pertanggungjawaban," demikian pernyataan UE pada Senin (20/2/2023).
Sanksi tersebut merupakan yang keenam sejak junta Myanmar menggulingkan kekuasaan yang sah pada Februari 2021 lalu. Kini, total ada 93 individu dan 18 entitas yang mendapat sanksi. Aset mereka dibekukan, dilarang bepergian di UE, dan semua warga negara serta entitas UE dilarang mendanai mereka.
Baca Juga: Eks Menlu RI: Lima Poin Konsensus Bisa 'Ikat Tangan' Junta Myanmar
Topik:
Berita Terkini Lainnya
