Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, mengutarakan kekhawatirannya tentang keputusan Aljazair untuk memblokir kerja sama perdagangan dengan Spanyol pada Senin (02/01/2022). Sejauh ini, perdagangan internasional antara Aljazair dan Spanyol masih mandek.
Albares berharap Uni Eropa (UE) bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini. Aljazair memutuskan untuk menangguhkan perjanjian persahabatan dengan Spanyol yang sudah berusia 20 tahun per Juni 2022 lalu.
Keputusan Aljazair datang setelah Spanyol mendukung Rencana Otonomi Maroko yang dianggap sebagai dasar untuk mengakhiri perselisihan atas Sahara Barat. Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam mengendalikan arus migrasi dan perdagangan.
Keputusan Spanyol tersebut membuat marah rezim Aljazair, yang merupakan pendukung, pendonor dana dan senjata bagi kelompok separatis Polisario Front. Kelompok separatis tersebut mengklaim kemerdekaan di Sahara Barat yang juga merusak integritas teritorial dan kedaulatan Maroko.
Sebagai tanggapan, Aljazair menarik duta besarnya dan mengutuk dukungan Spanyol atas Rencana Otonomi Maroko. Pemerintah Spanyol berusaha mempertahankan hubungan diplomatik dengan Aljazair, tetapi menekankan bahwa keputusannya untuk mendukung Rencana Otonomi Maroko tak bisa diganggu gugat.
Menlu Spanyol Albares mengakui bahwa ada operasi perdagangan yang masih diblokir antara Spanyol dan Aljazair. Albares berharap UE bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Spanyol tidak melakukan apa pun terkait pemblokiran operasi komersial ini,” kata Albares, dilansir Morocco World News. Aljazair sendiri dikabarkan telah meminta dukungan ke Komisi Eropa terkait pemblokiran perdagangan dengan Spanyol.
Spanyol sendiri dikabarkan telah melakukan komunikasi dengan Komisi Eropa setiap adanya pemblokiran perdagangan dengan Aljazair.
“Setiap kali kami mendeteksi operasi perdagangan yang diblokir, kami terus melaporkannya ke Komisi Eropa karena kebijakan komersial (Spanyol) merupakan kebijakan komersial yang umum (UE),” jelasnya, dilansir Europa Press.
Maroko sedang menghadapi perjuangan selama puluhan tahun dalam menghadapi gerakan kemerdekaan Polisario untuk menguasai Sahara Barat. Maroko telah menawarkan pemerintahan sendiri yang terbatas di sana atau memberikan hak otonomi.
Rencana otonomi mendapatkan dukungan dari eks penjajah wilayah itu, Spanyol. Pemerintahan Spanyol mengatakan, rencana Maroko itu merupakan dasar paling serius, realistis dan kredibel untuk menyelesaikan konflik.
Walau begitu, kelompok separatis Polisario telah menolak rencana tersebut. Polisario terus menuntut referendum penentuan nasib sendiri sepenuhnya, walau Maroko tidak akan sepakat dengan hal tersebut.