Spanyol Terima 1,2 Juta Pengajuan Imigran Gelap, Tuai Pro-Kontra

Pemerintah Spanyol membuka program legalisasi bagi imigran tanpa dokumen resmi mulai pertengahan April hingga akhir Juni 2026. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 1.174.978 permohonan masuk ke otoritas imigrasi. Angka itu lebih dari dua kali lipat dibanding proyeksi awal pemerintah yang memperkirakan sekitar 500 ribu calon penerima manfaat.

Besarnya jumlah pemohon menunjukkan tingginya minat para imigran untuk memperoleh status hukum yang jelas di Spanyol. Namun, banyaknya pengajuan bukan berarti seluruh pemohon otomatis akan disetujui. Pemerintah tetap melakukan pemeriksaan terhadap setiap berkas sebelum memutuskan apakah seseorang berhak memperoleh izin tinggal dan izin kerja resmi.

Meski proses verifikasi masih berlangsung, pemerintah Spanyol memberikan izin kerja sementara kepada banyak pemohon yang berkasnya telah diterima. Hingga awal Juli, sekitar 609.737 orang sudah memperoleh izin tersebut sehingga mereka dapat bekerja secara legal sambil menunggu keputusan akhir atas permohonannya. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi praktik kerja ilegal sekaligus memasukkan lebih banyak pekerja ke sektor formal.

Program legalisasi ini menawarkan izin tinggal selama satu tahun yang dapat diperpanjang apabila seluruh persyaratan tetap dipenuhi. Pemerintah juga menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak dan iuran jaminan sosial karena para pekerja yang sebelumnya bekerja secara informal kini bisa terdaftar secara resmi. Bagi dunia usaha, kondisi ini menjadi keuntungan karena perusahaan dapat merekrut tenaga kerja dengan status hukum yang jelas.

Data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 67 persen pengajuan berasal dari negara-negara Amerika Latin. Kolombia menjadi negara asal dengan jumlah pemohon terbanyak, yakni sekitar 25,9 persen dari total aplikasi. Setelah itu disusul Maroko sebesar 13,3 persen, Venezuela 11,8 persen, dan Peru 8,8 persen.

Dilihat dari karakteristiknya, sebagian besar pemohon masih berada dalam usia produktif. Sekitar delapan dari sepuluh pemohon berusia di bawah 45 tahun, sementara komposisinya terdiri atas 57 persen laki-laki dan 43 persen perempuan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas peserta program merupakan kelompok yang masih aktif bekerja dan berpotensi mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi Spanyol.

Pemerintah Spanyol menilai program legalisasi bukan sekadar kebijakan kemanusiaan, tapi juga strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Perdana Menteri Pedro Sánchez mengatakan banyak sektor usaha mengalami kekurangan tenaga kerja, mulai dari konstruksi, pertanian, perhotelan, hingga layanan perawatan. Dengan memberikan status hukum yang jelas, para imigran dapat bekerja secara resmi, membayar pajak, serta berkontribusi terhadap sistem jaminan sosial negara.

Pedro Sánchez juga menegaskan bahwa Spanyol membutuhkan imigrasi untuk menghadapi tantangan demografi di masa depan. Menurutnya, tanpa kehadiran para imigran, Spanyol berisiko kehilangan sekitar 19 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2050. Ia bahkan memperkirakan puluhan ribu bar harus tutup, sekitar 50 ribu ruang kelas kehilangan murid, dan lebih dari 220 ribu lahan pertanian dapat terbengkalai apabila jumlah penduduk usia kerja terus menurun.

Program legalisasi mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha karena dinilai membantu mengatasi kekurangan pekerja di berbagai sektor. Selain itu, pemerintah memperkirakan sekitar 360 ribu orang akan memperoleh izin tinggal pada tahap awal setelah lolos proses verifikasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik kerja ilegal sekaligus meningkatkan penerimaan pajak dan iuran jaminan sosial dari pekerja yang kini masuk ke sektor formal.

Meski demikian, kebijakan ini juga memicu kritik dari partai oposisi konservatif dan kelompok sayap kanan. Pemimpin Partai Vox, Santiago Abascal, menilai program tersebut dapat mendorong lebih banyak imigran gelap datang ke Spanyol. Mereka juga khawatir jumlah pendatang yang bertambah akan meningkatkan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, perumahan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial. Perbedaan pandangan inilah yang membuat kebijakan legalisasi imigran menjadi salah satu isu politik paling hangat di Spanyol saat ini.

Program legalisasi yang dijalankan Spanyol menunjukkan bahwa persoalan imigrasi gak hanya berkaitan dengan keamanan perbatasan, tapi juga kebutuhan ekonomi dan kondisi demografi suatu negara. Di satu sisi, pemerintah melihat kebijakan ini sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sekaligus memperkuat perekonomian. Di sisi lain, kritik dari kelompok oposisi menunjukkan bahwa dampak sosial dan politiknya masih menjadi perdebatan.

Hasil akhir program ini baru akan benar-benar terlihat setelah seluruh proses verifikasi selesai dan pemerintah memutuskan siapa saja yang memenuhi syarat memperoleh izin tinggal dan izin kerja secara resmi. Menarik untuk melihat apakah kebijakan ini mampu menjadi contoh bagi negara lain atau justru memicu perdebatan yang semakin luas mengenai masa depan kebijakan imigrasi di Eropa.