Sudan Tolak Pembicaraan Damai di Ethiopia

Acara pertemuan di Ethiopia dihadiri oleh para kepala negara serta perwakilan dari beberapa negara dan badan lainnya. Selain untuk membicarakan perdamaian di Sudan, pertemuan itu juga menyarankan untuk mempertimbangkan penempatan pasukan penjaga perdamaian regional.

Namun pihak Sudan yang membela SAF mengatakan, dilansir Reuters, IGAD tidak menghormati perbedaan pendapat negara-negara anggotanya.

"Ketidakhormatan IGAD terhadap pendapat negara-negara anggotanya akan menyebabkan pemerintah Sudan memikirkan kembali kegunaan keanggotaannya dalam organisasi itu," kata Kementerian.

"Pemerintah Sudan menolak pengerahan pasukan asing di Sudan dan akan menganggap mereka sebagai pasukan musuh," tambahnya.

Inisiatif diplomatik untuk menghentikan pertempuran di Sudan hanya menghasilkan jeda singkat. Sebelumnya, inisiatif telah dipimpin oleh AS dan Saudi. Tapi blok Afrika timur kini berupaya untuk memimpin.

Sudan di sisi lain tidak sepakat dengan keberadaan perwakilan Kenya yang menjadi ketua pembicaraan. Dilansir Francw24, Kementerian Luar Negeri Sudan meminta Presiden Kenya William Ruto untuk diganti. Sudan menilai Ruto memiliki keberpihakan terhadap RSF.

Pertemuan inti di Ethiopia melibatkan kuartet Kenya, Sudan Selatan, Djibouti dan Ethiopia. Dalam komunike yang dirilis, kuartet tersebut menyesalkan ketidakhadiran perwakilan SAF.

RSF dalam pernyataannya, mengecam perilaku tidak bertanggung jawab SAF karena sebelumnya telah menerima undangan dan mengonfirmasi kehadiran di pembicaraan tersebut.

Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya, marah akibat komentar Kenya dan Ethiopia yang menyebut Sudan mengalami kekosongan kekuasaan. Menurut Al Jazeera, Kementerian lebih menyambut pertemuan yang akan diadakan oleh Mesir, yang rencananya akan dilakukan akhir pekan ini. Mesir secara luas dipandang lebih dekat dengan SAF daripada RSF.

Sejauh ini, upaya diplomatik untuk pembicaraan damai terus dikejar meski perang terus berkecamuk di Sudan. Perang sejak 15 April itu, menewaskan lebih dari 3.000 orang dan membuat sekitar 2,9 juta orang mengungsi.

Organisasi Human Rights Watch dalam laporan terbarunya, menyebutkan orang-orang bersenjata menewaskan 40 warga sipil di Darfur. Pertumpahan darah khususnya yang bermotivasi etnis telah meningkat.

Di Darfur Barat, beberapa tokoh terkemuka telah tewas. Selain itu, banyak mayat yang berserakan di jalanan di mana para sukarelawan berusaha untuk menguburkannya.