Taiwan Imbau Warganya Tidak Pergi ke China Imbas Ancaman Beijing

China, yang memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap Presiden Lai Ching-te, yang dipandangnya sebagai separatis. Beijing bahkan melakukan latihan perang selama dua hari setelah Lai menjabat bulan lalu.

Pekan lalu, ketika mengumumkan pedoman hukum baru, China mengancam akan menghukum mati kelompok kemerdekaan Taiwan dalam kasus-kasus ekstrem. Langkah itu menuai kecaman dari pemerintahan Lai dan sekutunya, Amerika Serikat (AS).

China sendiri telah berjanji untuk memburu orang-orang yang dianggap sebagai separatis Taiwan di mana pun mereka berada, meskipun pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan. Tidak jelas bagaimana upaya Beijing untuk menegakkan keputusan apa pun di luar perbatasannya.

Presiden Lai telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China, tetapi ditolak. Adapun Lai menolak klaim kedaulatan Beijing dan menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwanlah yang bisa menentukan masa depan mereka.

Liang mengatakan bahwa pedoman baru tersebut merupakan ancaman serius terhadap keselamatan warga Taiwan yang berkunjung ke China, selain tindakan lain yang telah diambil Beijing untuk memperkuat undang-undang keamanan nasionalnya.

Mengenai kemungkinan China dapat mengekstradisi warga Taiwan ke luar negeri yang dituduh melakukan separatisme, Liang mengatakan bahwa separatisme adalah kejahatan politik dan negara-negara maju tidak akan bekerja sama dengan Beijing dalam kasus semacam itu.

"Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa negara-negara tertentu akan bekerja sama," tambahnya, tanpa menyebutkan negara-negara mana pun.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis malam, pemerintah Hong Kong menyebut peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh Taipei sebagai fitnah dan tindakan memutarbalikan fakta.

“Pemerintah sangat mendesak pihak berwenang Taiwan untuk berhenti mencoreng undang-undang keamanan nasional dan Undang-undang Perlindungan Keamanan Nasional. Manuver tercela dalam politik pasti akan gagal,” bunyi pernyataan itu, dikutip HKFP.

Pihaknya menegaskan bahwa banyak negara telah memberlakukan undang-undang untuk menjaga keamanan nasional, dan undang-undang keamanan kota tersebut memiliki standar internasional untuk perlindungan hak asasi manusia.

Dilansir Associated Press, ratusan ribu warga Taiwan tinggal di China atau melakukan perjalanan ke sana setiap tahunnya untuk keperluan bisnis, pariwisata, atau kunjungan keluarga. China juga telah menyambut kunjungan pejabat lokal Taiwan dan pemimpin oposisi Partai Nasionalis, yang mendukung penyatuan kedua pihak

Kedua negara mengoperasikan penerbangan langsung dan warga China diizinkan untuk berkunjung ke Taiwan, meskipun Beijing telah membatasi pariwisata ke pulau tersebut untuk memberikan tekanan ekonomi pada pemerintah Taiwan