Jakarta, IDN Times - Pemerintah Taliban di Afghanistan, pada Rabu (7/10/2026), menolak perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) kepada empat tokoh Taliban. Menurutnya, tindakan ICC sama dengan pelanggaran kedaulatan Afghanistan.
Sebelumnya, ICC sudah menetapkan perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Keduanya disebut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Kementerian Luar Neger Afghanistan menyebut bahwa ICC menggunakan mekanisme yudisial internasional untuk tujuan politik tertentu. Pihaknya juga mempertanyakan kredibilitas dari ICC yang mengintervensi urusan dalam negeri.
“ICC sudah memiliki asosiasi dengan pemerintahan di Afghanistan sebelum Taliban. Hubungan itu dibangun di bawah okupansi dan desakan kekuatan asing, sehingga tidak ada validitas hukum di Afghanistan saat ini,” tuturnya, dikutip dari Anadolu Agency.
Menurutnya, kedaulatan dan kemerdekaan Afghanistan harus dihormati. Namun, Kabul menyatakan bersedia bekerja sama dengan komunitas internasional atas relasi saling menghormati.
Pada Senin (5/10/2026), ICC menetapkan dua menteri Taliban, yakni Menteri Pendidikan Afghanistan, Habibullah Agha dan Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan, Neda Mohammad Nadim sebagai buronan atas tuduhan persekusi berdasarkan gender. Terutama perbedaan hak kepada perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan.
Dilansir Kabul Now, ICC sudah menetapkan perintah penangkapan kepada dua pejabat tinggi Taliban pada Juli 2025. Kedua pejabat itu adalah Pemimpin Tertinggi Taliban, Hibatullah Akhindzada dan Kepala Mahkamah Agung Afghanistan, Abdul Hakim Haqqani atas kasus yang sama. Alhasil, terdapat empat pejabat Taliban masuk daftar buronan ICC.
Sementara itu, pemerintahan Taliban di Afghanistan yang sudah memimpin sejak 2021 menolak Statuta Roma untuk mengikuti aturan dari ICC. Mereka menekankan tidak akan lagi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan yang berkantor pusat di Belanda tersebut.
Padahal, pemerintahan Afghanistan sebelumnya sudah menyetujui Statuta Roma dan bersedia menjadi anggota ICC. Maka dari itu, Afghanistan sebenarnya masuk dalam yurisdiksi ICC dan investigasi mengenai persekusi berdasarkan gender ini sudah diotorisasi pada 2022.