Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) menandatangani pakta keamanan baru dengan Papua Nugini pada Senin (22/5/2023). Papua Nugini sempat menunjukkan kekhawatirannya terkait persaingan militer antata AS dengan China di kawasan Pasifik.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan, perjanjian baru itu akan memberikan kerangka kerja untuk membantu meningkatkan kerja sama keamanan.
Selain itu, kerja sama juga akan meningkatkan kapasitas pasukan pertahanan Papua Nugini untuk menjaga stabilitas regional.
Rancangan salinan perjanjian kerja sama sempat bocor pekan lalu, yang memicu kekhawatiran masyarakat Papua Nugini tentang sejauh mana keterlibatan militer AS di negara itu.
Dalam dokumen itu, Papua Nugini dikabarkan memberikan kekebalan hukum kepada personel dan kontraktor AS. Memungkinkan juga pesawat, kendaraan, dan kapal yang dioperasikan oleh AS untuk bergerak bebas di dalam wilayah dan perairan teritorialnya.
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, membantah bahwa staf AS akan memiliki kekebalan hukum. Marape juga mengatakan tidak akan ada amandemen terhadap konstitusi atau undang-undang negara tersebut.
Menurut Marape, negaranya sedang menghadapi tantangan keamanan yang signifikan.
“Saya perlu memperkuat dan melindungi perbatasan negara saya dan memastikan keamanan rakyat saya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan geopolitik, kerja sama ini akan memperkuat pertahanan kita dan membantu membangun kapasitas kita," katanya, dilansir The Guardian.
Sementara itu, Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins menyebut tidak akan menerima militerisasi apa pun di kawasan Pasifik. Dia juga menyerukan agar kedaulatan setiap negara dihormati.
“Itu masalah kedua negara tersebut," katanya menanggapi kerja sama keamanan AS-Papua Nugini.
“Tentu saja, kami tidak ingin melihat militerisasi di Pasifik. Pada akhirnya, mereka adalah negara-negara otonom, dan mereka dapat melakukan pengaturan apa pun yang mereka suka,” tambahnya, dilansir Stuff.
Komentar Hipkins muncul di tengah peringatan China terhadap pengenalan permainan geopolitik di kawasan Pasifik, setelah AS mengumumkan sedang mengejar kesepakatan dengan Papua Nugini pada pertemuan puncak minggu ini.
Lokasi Papua Nugini di sebelah utara Australia menjadi strategis secara geopolitik. Masyarakat setempat sendiri khawatir bahwa Papua Nugini akan terjebak di antara AS dan China yang semakin bermusuhan.
Masyarakat sipil dan serikat mahasiswa telah menyuarakan keprihatinan atas perjanjian terbaru. Mantan Perdana Menteri Peter O'Neill menuduh Marape menempatkan negara itu di pusat badai militer antara China dan AS.
"(Karena) menyetujui untuk mengadakan kesepakatan pertahanan dengan kedua negara adidaya tanpa berkonsultasi dengan rakyat," katanya.
Pimpinan oposisi Joseph Lelang sempat mengingatkan soal kebijakan luar negeri yang tidak mencari musuh.
“Kami memiliki kebijakan luar negeri teman untuk semua dan tidak ada musuh. Kami tidak boleh dibutakan oleh tanda dolar atau dipaksa untuk menandatangani kesepakatan yang mungkin merugikan kita, dalam jangka panjang," tuturnya.
Terkait hal tersebut, Marape mengatakan bakal ada peningkatan kehadiran personel dan kontraktor militer AS selama dua tahun ke depan, tetapi pangkalan militer AS tidak akan didirikan.