Jakarta, IDN Times - Presiden Transnistria Vadim Krasnoselsky, pada Selasa (23/1/2024), bakal meningkatkan kesiapsiagaan tentaranya menghadapi sejumlah ancaman. Ia juga berecana meningkatkan kapabilitas tentara dan memodernisasi peralatan militernya.
Sejak awal 2024, relasi Transnistria dan Moldova terus memanas di tengah pemberlakuan pajak ekspor impor dari otoritas Chisinau. Bahkan, Tiraspol menuding Chisinau sengaja melatih tentara Ukraina untuk melakukan serangan terorisme di wilayahnya.
Krasnoselsky menyerukan Kementerian Pertahanan Transnistria untuk meningkatkan penjagaan di perbatasan dengan Moldova. Ia juga menginstruksikan latihan militer secara reguler untuk mencegah ancaman terorisme di wilayahnya.
"Saya meminta agar Kementerian Keamanan dan Kementerian Pertahanan mengadakan latihan militer secara reguler dan meningkatkan keamanan di perbatasan dengan menggunakan peralatan tempur modern," terangnya, dikutip Reuters.
"Kita harus proaktif melawan ancaman militer, terorisme, dan aktivitas ekstremis lainnya di Transnistria. Saat ini dan untuk sekarang, fokus tidak hanya pada Kementerian Pertahanan, tapi juga Kementerian Dalam Negeri dan institusi lainnya," sambungnya.
Selain terlibat ketegangan dengan Moldova, relasi Transnistria-Ukraina juga terus memanas dalam beberapa bulan terakhir. Terdapat dugaan bahwa Transnistria bekerja sama dengan Rusia untuk melanggar integritas teritorial Ukraina.
Menanggapi pernyataan Transnistria, Moldova mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia pun tidak tahu apa yang ada di balik pernyataan tersebut.
"Masih belum jelas peringatan apa yang hendak diungkapkan Tiraspol dan argumen apa yang mendasari pernyataannya soal peningkatan keamanan dan ancaman terorisme di wilayahnya," ungkapnya.
Dilaporkan Balkan Insight, Transnistria saat ini memiliki tentara yang mencapai 10 ribu personel, termasuk komponen cadangan. Sedangkan Moldova hanya memiliki tentara reguler sebesar 7 ribu personel.
Di sisi lain, Moldova tengah meningkatkan militernya di tengah ancaman akibat invasi Rusia ke Ukraina. Negara Eropa Timur itu sudah meningkatkan anggaran militernya dari 0,34 persen dari PDB menjadi 0,6 persen dari PDB.
Pada hari yang sama, Krasnoselsky juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri Vitalii Ignatiev untuk meningkatkan jumlah pemuda di Transnistria yang mendapatkan status kewarganegaraan Rusia pada 2024.
"Saya ingin menjelaskan terkait masalah yang ada saat ini. Masalah nomor satu adalah kurangnya jumlah pemuda yang mendapatkan status warga negara Rusia, terutama yang lahir setelah Uni Soviet kolaps," tuturnya, dilansir Digi24.
"Ini tidak adil, karena tidak semua warga Transnistria merasakan kesempatan untuk menjadi warga Uni Soviet. Maka dari itu, kami meminta agar Kementerian Luar Negeri dapat bekerja lebih untuk meningkatkan warga yang memperoleh warga negara Rusia," tambahnya.
Pernyataan ini disampaikan menyusul keputusan dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mempermudah warga Moldova, Kazakhstan, dan Belarus untuk memperoleh status warga negara Rusia pada akhir Desember 2023.