Terima Kepemimpinan ASEAN 2026, Presiden Filipina Puji Malaysia

Marcos Jr. juga mendesak ASEAN untuk melihat melampaui mitra tradisionalnya dan melibatkan negara-negara baru yang memiliki visi yang sama untuk perdamaian, stabilitas, dan kerja sama regional. Ia mencatat jaringan ASEAN yang semakin luas di bawah Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) mencerminkan jangkauan diplomatik kawasan yang semakin luas, melampaui mitra dan anggota penuhnya.

“Kami memiliki banyak sekutu yang telah menandatangani TAC, dan itu tetap menjadi area yang terus kami kembangkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, ASEAN harus fokus pada keterlibatan mitra non-tradisional dalam perdagangan, geopolitik, dan diplomasi agar tetap relevan dan tangguh, sebuah langkah penting untuk mendorong aspirasi ASEAN di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. oleh geopolitik, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi yang pesat.

Marcos mengatakan, hubungan antara Filipina dan Malaysia telah berkembang secara signifikan, menggarisbawahi pentingnya kepercayaan dan komunikasi terbuka antara kedua pemimpin.

Menggambarkan hubungannya dengan Anwar sebagai terbuka dan mudah, ia mengatakan, hubungan tersebut telah memungkinkan kedua belah pihak untuk menangani masalah bilateral dengan transparan dan saling menghormati.

"Secara pribadi, kami berteman. Namun, kami tidak membiarkan isu-isu lain menghalangi apa yang kami anggap perlu untuk bergerak maju," ujarnya.

Hubungan diplomatik antara Filipina dan Malaysia dimulai sejak tahun 1959, ketika Manila mendirikan delegasinya di Kuala Lumpur, yang kemudian ditingkatkan menjadi konsulat pada tahun 1964. Sejak saat itu, kedua negara telah menjaga rasa saling menghormati dan kerja sama.

Malaysia secara resmi menyerahkan Keketuaan ASEAN kepada Filipina pada Selasa (28/10). Anwar secara simbolis menyerahkan palu kepada Marcos, yang membuka jalan bagi kepemimpinan Manila pada 2026.

Di keketuaan Filipina tahun depan, isu sengketa Laut China Selatan akan menjadi yang utama. Filipina adalah salah satu dari empat negara anggota ASEAN, bersama dengan Brunei, Malaysia, dan Vietnam, yang memiliki klaim yang bersengketa di Laut China Selatan yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

Hal ini membuat mereka berselisih dengan China, yang memiliki klaim kedaulatan yang luas atas jalur perairan strategis tersebut meskipun ada putusan internasional pada tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa hal ini tidak memiliki dasar hukum. Ketegangan antara Beijing dan Manila khususnya menegangkan, dengan konfrontasi maritim yang terjadi secara berkala.