Seoul, IDN Times - Pemerintah Korea Selatan, pada hari Minggu (10/02) menandatangani perjanjian jangka pendek bersama Amerika Serikat untuk menambah kontribusi Korea Selatan terhadap pemeliharaan keberadaan Pasukan AS di negaranya.
Setelah desakan dari Presiden Donald Trump kepada Korea Selatan untuk menambah dana pemeliharaan, akhirnya Korea Selatan harus tunduk terhadap permintaan AS, seperti yang dilansir dari Reuters.
Dikutip dari AlJazeera, pada tahun 2018 pemerintah Korea Selatan membayar 960 miliar won (850 juta dolar AS) untuk pemeliharaan pasukan AS, namun sekarang terjadi penambahan 70 miliar won sesuai dengan perjanjian baru dimana jumlah itu menambah permbayaran hingga menjadi 1.03 triliun won (890 juta dolar AS).
Sebelumnya kedua negara sudah menyetujui perjanjian jangka panjang 5 tahun namun karena desakan AS, pemerintah Korea Selatan harus menyetujui perjanjian jangka pendek yang hanya berlangsung satu tahun ditambah dengan naiknya biaya. Perjanjian ini sendiri membutuhkan dialog yang panjang sebelum mendapat persetujuan dari kedua negara.
"Ini merupakan proses yang sangat panjang, tetapi pada akhirnya merupakan proses yang sangat sukses", ujar Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha.
Sampai saat ini terhitung ada 28.500 pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Korea Selatan. Kehadiran Pasukan AS merupakan sebuah rencana antisipasi pemerintah Amerika Serikat untuk menjaga keamanan Semenanjung Korea dari ancaman, secara khusus Korea Utara, setelah Perang Korea berakhir. Pemerintah Korea Selatan sendiri sangat mendukung kehadiran Pasukan AS yang ikut membantu memaksimalkan keamanan nasional Korea Selatan.
Menurut catatan pemerintah Korea Selatan ada sekitar 8.700 warga Korea Selatan yang bekerja di markas-markas militer AS dan semuanya terancam dipecat jika Korea Selatan gagal memenuhi syarat pembayaran, dilansir dari Reuters. Pemerintah Korea Selatan terpaksa harus mengantisipasi masalah ini karena kehidupan mereka yang bergantung pada kehadiran markas militer AS di Korea ditambah dengan upaya denuklirisasi yang sedang gencar dilaksanakan AS di bawah Administrasi Donald Trump.
Parlemen Korea Selatan sebenarnya sudah memberi batasan bahwa Korea Selatan hanya akan membayar maksimum hingga 1 triliun won. Meskipun begitu, permintaan Amerika Serikat yang memaksa pembayaran 1.4 triliun won per tahun dan dianggap tidak masuk akal memaksa kedua negara untuk turun ke ranah negosiasi.
Setelah negosiasi panjang antara keduanya, Korea Selatan terpaksa mengalah dan sesuai dengan perjanjian jangka pendek yang baru, pemerintah Korea Selatan harus membayar 1.03 triliun won per tahun dimana ada kemungkinan besar kelanjutan negosiasi untuk pembayaran tahun berikutnya.
Korea Selatan sangat tidak menginginkan pengurangan atau penarikan militer AS yang mereka anggap sangat dibutuhkan di Semenanjung Korea dan oleh sebab itulah mengapa Korea Selatan terus berusaha membuat AS tetap senang sehingga Trump tidak berencana untuk menarik pasukannya seperti di Suriah dan Afganistan.