Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jenewa, Swiss. (dok. Kemlu RI)
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jenewa, Swiss. (dok. Kemlu RI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menjadi panelis pada Roundtable mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), perdamaian dan keamanan di Jenewa, Swiss.

Panelis lainnya antara lain Presiden Polandia, Presiden Senegal, Menteri Luar Negeri Palestina, dan pertemuan dipimpin Wakil Presiden Kolombia.

"Sebagai panelis, saya menyampaikan antara lain bahwa pada saat kita memperingati 75 tahun Deklarasi Universal HAM, kita justru menyaksikan pelanggaran HAM berat terjadi di Palestina, khususnya di Gaza," kata Retno dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).

"Tindakan Israel yang membunuh masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah dan camp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah self-defense," ucap dia.

1. Komitmen pembaruan HAM harus dilakukan

Retno menekankan tiga hal penting yang perlu dan harus dilakukan komunitas internasional. Dia sempat menyebut sistem multilateral sudah ketinggalan zaman dari gagalnya adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata di Gaza.

"Pertama, saya mengajak negara-negara memperbaharui komitmen bersama terkait pemajuan HAM. Saya tegaskan bahwa siapa pun yang berkomitmen menjadi pembela HAM tidak boleh diam, dan tidak boleh berhenti untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina," tegas Retno.

"Saya juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB, untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman," lanjut dia.

2. Standar ganda harus ditolak

Gedung-gedung yang hancur akibat serangan Pendudukan Israel terhadap rumah-rumah warga sipil Palestina di Gaza di utara Kamp Jabalia, utara wilayah Al-Sikka, Rabu (11/11/2023). (dok. Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP))

Kedua, Retno mengajak negara-negara untuk menolak penerapan standar ganda dalam penegakan HAM.

"Penerapan standar ganda adalah masalah terbesar di dalam penerapan HAM. Pihak-pihak yang sering mendikte kita mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar Hak Asasi Manusia," tuturnya.

Ketiga, Retno menegaskan agar berbagai pelanggaran HAM segera dihentikan. "Proses perdamaian yang sesungguhnya agar segera dimulai, khususnya menuju solusi dua negara. Dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh," ungkapnya.

3. Dorong gencatan senjata permanen di Gaza

Gedung-gedung yang hancur akibat serangan Pendudukan Israel terhadap rumah-rumah warga sipil Palestina di Gaza di utara Kamp Jabalia, utara wilayah Al-Sikka, Rabu (11/11/2023). (dok. Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP))

Sementara itu, dalam pertemuan Ministerial High-Level Event mengenai situasi HAM di Palestina, Retno mendorong agar diberlakukan gencatan senjata permanen di Gaza.

"Dewan Keamanan PBB telah gagal menyepakati resolusi gencatan senjata yang seharusnya dapat menyelamatkan banyak nyawa. Namun, saya tegaskan kita tidak boleh menyerah, kita harus terus memperjuangkan perdamaian dan mendesak gencatan senjata," katanya.

Editorial Team