Transnistria Disebut Akan Meminta Rusia Aneksasi Wilayahnya

Sesuai keterangan dari ISW, pemimpin Transnistria akan menggunakan justifikasi di wilayahnya untuk bergabung dengan Rusia. Mereka akan mempersilakan Rusia untuk melindungi warganya di Transnistria untuk mengancam Moldova dan NATO. 

Dilaporkan Kyiv Post, organisasi itu juga menyebut terdapat skenario terburuk berdasarkan proses penilaian dampak terbesar dan kemungkinan terburuk dari proses aneksasi Transnistria. 

"Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan aneksasi Transnistria ke dalam wilayah Rusia ketika menghadiri Parlemen Federal Rusia pada 29 Februari mendatang. Walaupun nampak tidak mungkin, tapi Putin akan membuka peluang Parlemen Transnistria untuk melakukan observasi soal situasi ini," ujarnya. 

Menanggapi informasi ini, pemerintah Moldova tidak terlalu mempermasalahkan rumor tersebut. Pihaknya pun percaya bahwa situasi di negaranya masih terkendali di tengah ketegangan dengan Transnistria.

"Berdasarkan informasi yang kami punya, tidak ada dasar untuk mempercayai bahwa situasi di kawasan ini akan memburuk. Tiraspol paham bahwa konsekuensi akan jauh lebih buruk apabila melakukan hal itu," terangnya, dikutip BNE Intellinews.

Juru bicara Intelijen Pertahanan Ukraina Andrii Yusov menampik dugaan tersebut dan mempercayai bahwa Transnistria tidak akan meminta Moskow untuk memasukkan wilayahnya ke dalam teritori Rusia. 

Dubes Ukraina di Chisinau Marko Shevchenko memastikan kepada Moldova bahwa Kiev akan membantu penuh secara militer jika konflik pecah di Transnistria. Ia memastikan bahwa Rusia sudah kehilangan kredibilitasnya dalam negosiasi format 5+2 di Transnistria. 

Pada Kamis (23/2/2024), Uni Eropa (UE) menjatuhkan sanksi kepada 6 orang dan 1 organisasi di Moldova yang diduga berniat merusak dan mengancam kedaulatan serta kemerdekaan Moldova. 

"Terdapat ancaman serius untuk merusak stabilitas Moldova secara bertubi-tubi. Hari ini, adalah bentuk sinyal penting dari UE untuk mendukung penuh Moldova soal stabilitasnya, kemerdekaannya, dan kedaulatannya," ujar Perwakilan Luar Negeri UE Joseph Borrell. 

Dilansir Balkan Insight, Ia menambahkan bahwa Moldova adalah salah satu negara yang paling terdampak imbas konsekuensi invasi Rusia ke Ukraina. 

Menanggapi keputusan UE ini, Presiden Maia Sandu dan Perdana Menteri Dorin Recean untuk menyambut baik sanksi tersebut, serta menyebutnya sebagai langkah penting dalam menyelamatkan masa depan Moldova.