Transparency International: Korupsi Gagalkan Upaya Lawan Krisis Iklim

TI mengungkapkan lebih dari dua pertiga dari 180 negara yang diperingkat memiliki skor di bawah 50 dari 100. Skor nol dianggap sangat korup, dan skor 100 dianggap sangat bersih.

Laporan itu menggunakan data dari Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia, perusahaan konsultan dan risiko swasta, serta lembaga riset dan sumber lainnya. Laporan juga mencerminkan pandangan para ahli dan pelaku bisnis.

Rata-rata skor global tidak berubah dari tahun 2023, yakni 43. Kendati, 32 negara telah membuat kemajuan signifikan dalam melawan korupsi sejak 2012, namun 148 negara mengalami stagnasi atau penurunan selama periode yang sama.

Hasil tersebut menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk tindakan konkret melawan korupsi. TI mencatat dampak menghancurkan korupsi global terhadap perjuangan melawan krisis iklim.

"Di tengah pemanasan global yang memecahkan rekor dan peristiwa cuaca ekstrem, korupsi memperburuk krisis iklim," kata laporan itu, dikutip dari Al Jazeera.

Lembaga pengawas tersebut memperingatkan dampak korupsi terhadap negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim dan konferensi iklim internasional utama. Baru-baru ini tuan rumah perundingan iklim PBB COP30, Brasil, mendapat skor buruk dalam CPI 2024, dengan skor 34. Angka tersebut menjadi peringkat terendah yang pernah dicapainya.

Temuan tersebut memiliki implikasi yang mengkhawatirkan bagi proyek-proyek yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Negara-negara kaya yang juga memimpin perundingan iklim seperti Amerika Serikat, mendapat skor 65. 

Laporan itu juga menyoroti meningkatnya risiko terhadap pendanaan iklim bernilai miliaran dolar yang menyelamatkan nyawa dan sering kali di negara-negara yang paling membutuhkannya.

Afrika Selatan, Vietnam, dan Indonesia merupakan contoh bagaimana korupsi menggagalkan inisiatif iklim dengan membahayakan terwujudnya Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP). Kemitraan tersebut dirancang untuk membantu negara-negara yang bergantung pada batu bara mewujudkan masa depan yang lebih maju, akan tetapi Transparency International menemukan bahwa perlindungan yang tidak memadai justru menciptakan peluang bagi aktor-aktor yang tidak bermoral untuk ikut campur.

Negara-negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim termasuk di antara negara-negara dengan skor terendah, seperti Sudan Selatan, Somalia, dan Venezuela. Sementara itu, Denmark telah memperoleh skor tertinggi pada indeks tersebut, yakni 90, selama tujuh tahun berturut-turut dan diikuti oleh Finlandia dengan skor 88.

TI menjelaskan korupsi dapat menghalangi kebijakan iklim di negara-negara dengan peringkat tinggi dan rendah. Namun, di negara-negara kaya dan maju, campur tangan ini memiliki dampak paling serius karena merusak upaya mereka untuk menyepakati tujuan yang ambisius, mengurangi emisi, dan mendukung negara-negara berkembang.

Laporan itu menyatakan bahwa satu solusi untuk mengatasi korupsi dan memastikan dana digunakan secara efisien adalah dengan memiliki metrik dan kerangka kerja yang lebih baik, guna transparansi dan akuntabilitas iklim. TI juga mengatakan peningkatan badan antikorupsi akan membantu mencegah kejahatan lingkungan dan mengurangi impunitas.