Trump Berencana Danai Media Sayap Kanan di Eropa Rp71 Miliar

Berdasarkan dokumen pemberitahuan Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (DRL) Kementerian Luar Negeri AS kepada Kongres pada Jumat (21/8/2026), dana tersebut dibagi ke dalam beberapa program khusus. Sebanyak 3 juta dolar AS atau setara Rp53,26 miliar dialokasikan untuk program mendokumentasikan dan menganalisis kemunduran demokrasi di Eropa dalam kaitannya dengan migrasi massal dan ilegal, lanskap media independen, serta agenda legislatif entitas supranasional.

Sementara itu, dana sebesar 1 juta dolar AS atau setara Rp17,75 miliar direncanakan untuk membentuk konsorsium jurnalis independen di Eropa. Konsorsium tersebut bertugas meliput isu-isu terkait kedaulatan nasional, hak-hak alami, dan kebebasan beragama. Seperti dilaporkan Reuters, belum dipastikan organisasi atau jurnalis mana saja yang bakal menerima bantuan dana hibah tersebut.

Pemberitahuan dana pada Jumat (21/8/2026) merupakan bagian dari tambahan dana minimal 15 juta dolar AS atau setara Rp266,32 miliar. Sebelumnya, pemerintah AS telah mengumumkan bantuan sebesar 10 juta dolar AS atau setara Rp177,55 miliar melalui pemberitahuan aplikasi pada Juli dan Agustus 2026. Dengan demikian, total bantuan untuk kegiatan terkait Eropa mencapai sedikitnya 25 juta dolar AS atau setara Rp443,87 miliar.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa dana hibah dari DRL bertujuan untuk memperkuat hubungan transatlantik dan mempromosikan kebebasan berbicara. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa DRL tidak mendanai partai politik mana pun dalam alokasi hibah ini. Juru bicara tersebut menyatakan bahwa pemerintah Trump "tetap berkomitmen untuk membela demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk di Eropa".

Kebijakan baru ini muncul di tengah persiapan negara-negara Eropa menghadapi pemilihan umum dalam dua tahun ke depan. Pada saat yang sama, pemerintahan Trump secara terbuka memberikan dukungan kepada partai-partai populistik sayap kanan dan kanan jauh di Eropa. Langkah ini menandai pergeseran pemerintahan Trump yang sebagian besar telah meninggalkan promosi demokrasi dan hak asasi manusia tradisional AS, dan justru lebih berfokus pada isu-isu ekonomi dan perdagangan.

Pemerintahan AS juga aktif memperjuangkan isu-isu terpilih, terutama yang berkaitan dengan politisi sayap kanan dan apa yang dianggapnya sebagai pembungkaman suara kelompok konservatif di media daring. Menurut sumber yang diwawancarai Reuters, seluruh paket pendanaan tersebut diperkirakan akan difinalisasi pada akhir September 2026. Sementara itu, pihak Komisi Eropa belum memberikan tanggapan resmi terkait pengumuman pendanaan ini.

Rencana pendanaan dari Washington ini langsung memicu reaksi keras dari sejumlah ibu kota di Eropa. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot memberikan pernyataan tegas melalui unggahan di media sosial X pada Juli 2026. "Prancis dan warga Eropa tidak akan mentoleransi upaya campur tangan asing dalam proses pemilihan umum kami, dari mana pun asalnya," tegas Barrot seperti dilansir Reuters.

Bantuan untuk Eropa ini sebenarnya merupakan bagian dari proposal anggaran Departemen Luar Negeri AS yang bernilai total hampir 180 juta dolar AS atau setara Rp3,19 triliun. Paket anggaran tersebut mencakup berbagai program bantuan masyarakat sipil di sejumlah negara lain. Di antaranya adalah dokumentasi pelanggaran terhadap komunitas minoritas di Afrika Selatan serta penanganan pelampauan wewenang peradilan (judicial overreach) dan sensor di Brasil.

Meskipun memuat program baru untuk isu-isu konservatif, paket dana tersebut tetap mencakup hibah promosi demokrasi tradisional. Pendanaan tersebut diarahkan ke negara-negara dengan pemerintahan represif seperti China dan Korea Utara. Proses alokasi dana tersebut diperkirakan akan difinalisasi pada akhir September 2026.