Trump Cabut Perlindungan Deportasi 300 Ribu Warga Venezuela di AS 

TPS diberikan kepada warga Venezuela yang meninggalkan negaranya akibat krisis ekonomi dan politik di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro. Program ini memungkinkan mereka tinggal dan bekerja di AS, tetapi tidak memberikan jalur kewarganegaraan permanen.

Dengan kebijakan baru ini, warga Venezuela yang masuk program TPS pada 2023 kehilangan perlindungan mereka yang seharusnya berlaku hingga April 2025. Sementara itu, sekitar 250 ribu warga yang tiba pada 2021 masih memiliki perlindungan hingga September, tetapi masa depan mereka kini tidak jelas.

Keputusan ini memicu reaksi keras. Media oposisi Venezuela, El Pitazo, menyebut kebijakan ini sebagai bom atom bagi komunitas migran.

Sementara itu, jurnalis Andres Oppenheimer menulis di Miami Herald bahwa kebijakan ini bisa merugikan Trump, mengingat banyak warga Venezuela di AS yang memilihnya dalam pemilu 2024.

Trump telah lama berupaya mengurangi cakupan TPS sejak periode pertama kepemimpinannya. Sebelumnya, ia mencabut perlindungan bagi imigran dari El Salvador dan Haiti. Kini, kebijakan serupa diterapkan kepada komunitas Venezuela.

Pada Minggu (2/1/2025), Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem membela keputusan ini. Ia keliru menyebut TPS sebagai “TPP” dan mengatakan bahwa program tersebut tidak lagi kredibel.

Noem juga mengulang klaim yang sering disampaikan Trump dalam kampanye, bahwa pemerintah Venezuela telah membebaskan narapidana dan pasien rumah sakit jiwa untuk dikirim ke AS. Selain itu, ia menuduh beberapa imigran Venezuela memiliki hubungan dengan Tren de Aragua, kelompok kriminal asal Venezuela.

Dilansir The Guardian, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menyatakan hanya sekitar 600 migran yang diduga terkait dengan kelompok tersebut, jumlah yang sangat kecil dibandingkan total 600 ribu warga Venezuela yang memiliki status TPS.

Pencabutan TPS menambah daftar kebijakan imigrasi ketat yang diterapkan Trump sejak kembali menjabat pada Januari 2025. Sejak awal kampanye, ia berjanji memperketat aturan imigrasi dan membatasi program kemanusiaan yang dianggapnya melampaui ketentuan hukum AS.

Sebelumnya, pemerintahan Biden sempat memperpanjang TPS untuk Venezuela hanya beberapa hari sebelum Trump kembali berkuasa. Keputusan itu dikeluarkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri saat itu, Alejandro Mayorkas, meskipun perlindungan sebelumnya masih berlaku hingga April bagi sebagian warga dan September bagi yang lain.

Kini, Noem harus segera menentukan langkah selanjutnya sebelum Sabtu. Jika tidak ada keputusan baru, maka perlindungan TPS akan otomatis diperpanjang selama enam bulan.

Kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian bagi warga Venezuela di AS. Selain berisiko menghadapi deportasi, mereka juga kehilangan izin kerja, yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi mereka di tengah situasi yang masih belum stabil di Venezuela.