Trump Kuasai Keamanan Greenland Lewat Kesepakatan Permanen

Kesepakatan tersebut memperluas posisi strategis AS di kawasan utara demi menjaga stabilitas wilayah Arktik. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut Greenland akan masuk dalam kawasan pertahanan strategis Amerika Utara untuk mengecualikan pihak yang berseberangan dari wilayah sekitarnya. Rubio menyampaikan bahwa kesepakatan itu secara permanen dan sepenuhnya menjawab kekhawatiran keamanan nasional AS.

Sejumlah media melaporkan AS berencana membangun tiga pangkalan militer baru di Greenland bagian selatan sebagai pelengkap pangkalan Pituffik di utara. Penambahan pasukan dan instalasi militer sebenarnya sudah diatur dalam perjanjian pertahanan 1951 yang diperbarui pada 2004. Melalui aturan tersebut, AS hanya perlu memberi tahu pihak Denmark dan Greenland mengenai langkah penambahan kekuatan militer.

Upaya diplomatik tersebut ditempuh setelah serangkaian pendekatan resmi, termasuk kunjungan utusan khusus Jeff Landry pada Mei lalu. Langkah ini menyusul sikap Trump yang sebelumnya sempat mengancam akan merebut wilayah tersebut menggunakan kekuatan militer. Namun, ia kemudian melunakkan ancamannya dan memilih jalur perundingan bersama Denmark dan Greenland.

Pemerintah Denmark dan Greenland menyambut kesepakatan itu serta menjadwalkan penandatanganan resmi pada pekan depan. France 24 melaporkan prosesi tersebut akan digelar di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen menyatakan perjanjian tersebut sama sekali tidak menyerahkan kedaulatan wilayah kepada AS.

Frederiksen menyebut kesepakatan tersebut memperkuat keamanan bersama di Arktik dan Atlantik Utara. Selain itu, perjanjian ini juga tetap mengakui hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib mereka sendiri. PM Greenland Jens-Frederik Nielsen turut mendukung kerja sama itu dengan menilai perjanjian memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak.

Nielsen menyambut baik rencana penandatanganan kesepakatan keamanan strategis yang melibatkan berbagai pihak tersebut.

“Sangat menggembirakan bahwa kita akan segera memasuki perjanjian yang menjamin dan memperkuat keamanan Greenland, Kerajaan Denmark, AS, dan aliansi Barat. Perjanjian ini mengakui kepentingan Greenland dan posisi kita dalam kerja sama internasional,” kata Nielsen kepada NBC News.

Keterlibatan Pemerintah Greenland dalam perundingan berlangsung ketika masyarakat setempat sebelumnya sempat menolak segala bentuk aneksasi AS. Penolakan tersebut muncul karena warga khawatir akan kehilangan kendali atas wilayah mereka sendiri. Meski demikian, pemerintah setempat tetap memilih berunding untuk mencari jalan keluar terbaik atas isu keamanan kawasan.

Wilayah yang dihuni sekitar 57 ribu jiwa itu telah lama menjadi perhatian strategis dunia karena potensi sumber daya mineral dan letak geografisnya. Ketegangan di kawasan mulai mereda seiring aliansi NATO meluncurkan misi baru untuk memperkuat keamanan kawasan Arktik. Kesepakatan permanen ini menempatkan Greenland sebagai salah satu pilar utama dalam peta pertahanan Atlantik Utara untuk jangka panjang.