Trump Teken Perintah Eksekutif untuk Cabut Sanksi Suriah

02 Jul 2025, 11:10 WIB

Angga Kurnia Saputra

Presiden AS, Donald Trump. (The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Beberapa sanksi akan tetap berlaku, termasuk yang diamanatkan melalui Kongres AS.
Damaskus menyambut baik keputusan Trump.
Israel berminat normalisasi hubungan dengan Suriah dan Lebanon seiring dengan perluasan Perjanjian Abraham.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut beberapa sanksi keuangan terhadap Suriah pada Senin (30/6/2025). Gedung Putih mengatakan, langkah tersebut akan membantu menstabilkan negara Timur Tengah tersebut setelah penggulingan mantan presiden Bashar al-Assad.

Departemen Keuangan AS mengatakan keputusan Trump menawarkan keringanan sanksi kepada entitas yang penting bagi pembangunan Suriah, operasi pemerintahannya, dan pembangunan kembali tatanan sosial negara itu. Pihaknya menyebut telah menghapus 518 individu dan entitas Suriah dari daftar sanksinya.

Washington memberlakukan sanksi yang luas terhadap Suriah sejak 2004, yang mencakup ketentuan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintahan sebelumnya. Sanksi tersebut telah menggagalkan upaya rekonstruksi Suriah dan berkontribusi dalam mendorong ekonomi pemerintahan al-Assad ke ambang kehancuran.

"AS berkomitmen untuk mendukung Suriah yang stabil, bersatu, dan damai dengan dirinya sendiri dan negara-negara tetangganya. Suriah yang bersatu, yang tidak menawarkan tempat berlindung yang aman bagi organisasi teroris dan menjamin keamanan kelompok minoritas agama dan etnisnya, akan mendukung keamanan dan kesejahteraan regional," ungkap Trump, dikutip dari Al Jazeera.

1. Beberapa sanksi akan tetap berlaku

Beberapa sanksi terhadap Damaskus akan tetap berlaku, termasuk yang diamanatkan melalui Kongres berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah tahun 2019, yang menargetkan dana untuk rekonstruksi dan pengembangan gas alam. Washington juga masih memberlakukan deklarasi atas penunjukkan Suriah sebagai negara sponsor terorisme.

Pemerintahan Trump mengatakan, sanksi terhadap al-Assad dan rekan-rekannya, ISIS, dan Iran beserta sekutunya termasuk dari sanksi yang akan tetap berlaku.

Dilansir The Guardian, perintah Trump pada Senin mencakup arahan kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, untuk mengevaluasi penangguhan sanksi dan mengizinkan pelonggaran kontrol atas ekspor barang-barang tertentu, serta mencabut pembatasan atas beberapa bantuan asing.

Rubio juga diperintahkan untuk meninjau penunjukan pemimpin Suriah, Ahmed al-Sharaa, sebagai pemimpin teroris dan status Suriah sebagai negara sponsor terorisme, serta langkah-langkah untuk keringanan sanksi melalui PBB. Rubio juga akan mempertimbangkan untuk menghapus klasifikasi teroris gerakan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dikaitkan dengan Al-Qaeda.

2. Damaskus sambut baik keputusan Trump

Dubes AS untuk Turki, Tom Barrack (kiri), dan Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa (kanan). (Ambassador Tom Barrack, Public domain, via Wikimedia Commons)

Menteri Luar Negeri Suriah, Assaad al-Shibani, mengatakan langkah AS menandai titik balik utama. Dia menyebut keputusan tersebut akan membuka pintu bagi rekonstruksi dan pembangunan yang telah lama ditunggu. Sebelumnya, Sharaa telah memprotes sanksi yang dijatuhkan kepada negaranya telah mempersulit upaya menstabilkan pemerintahan transisi yang rapuh.

Trump berjanji pada Mei lalu untuk mencabut semua sanksi terhadap Damaskus setelah Assad dilengserkan dari kekuasaan. Perintah Trump pada Senin mengatakan bahwa Suriah telah berubah sejak jatuhnya Assad, termasuk melalui tindakan positif yang diambil oleh pemerintahan baru negara tersebut di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa.

Pejabat Departemen Keuangan AS, Brad Smith, mengatakan keputusan Trump akan mengakhiri isolasi Suriah dari sistem keuangan internasional. Langkahnya juga akan menyiapkan panggung bagi perdagangan global dan menggalang investasi dari negara-negara tetangganya di kawasan, serta dari AS.

3. Israel berminat normalisasi hubungan dengan Suriah

ilustrasi bendera Israel (unsplash.com/Stanislav Vdovin)

Israel mengungkapkan ketertarikannya untuk menormalisasi hubungan dengan Suriah dan Lebanon pada Senin. Langkah itu sejalan dengan perluasan Perjanjian Abraham yang akan menandai transformasi besar di Timur Tengah.

Hal ini didukung oleh pengaruh kuat Iran di Suriah dan Lebanon telah menurun tajam sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, mengutip France24.

Pejabat pemerintahan Trump menyebut pencabutan sanksi terhadap Suriah akan lebih mengintegrasikan negara itu ke kawasan dan memberi insentif bagi pendekatan Israel.

"Kita akan mencapai saling pengertian, dan Anda akan mencapainya secara perlahan, dan akan ada metrik, tonggak sejarah, dan tujuan, dan Anda akan mulai saling percaya. Dan atas kepercayaan ini, garis-garis itu menjadi ilusi," katanya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.