AS Bakal Tutup 7 Pangkalan Militer di Suriah
- Militer AS mulai menarik diri dari Suriah. Kebijakan baru akan mengurangi jumlah pangkalan militer AS di Suriah.
- AS sedang berupaya menyatukan SDF ke militer Suriah. Pemerintahan baru membuka kembali dialog dengan dunia internasional, termasuk AS.
Jakarta, IDN Times- Amerika Serikat (AS) akan mengurangi jumlah pangkalan militernya di Suriah dari delapan menjadi hanya satu lokasi. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi baru Washington di negara tersebut, menyusul perubahan rezim dan evaluasi atas pendekatan AS selama ini.
Utusan Khusus AS untuk Suriah, Thomas Barrack, mengumumkan langkah ini pada Senin (2/6/2025). Menurut Barrack, kebijakan AS di Suriah selama seratus tahun terakhir dinilai gagal mencapai tujuan, sementara misi melawan kelompok militan Islamic State (ISIS) sudah hampir tuntas.
1. Militer AS mulai menarik diri dari Suriah
Barrack menjelaskan bahwa kebijakan lama AS di Suriah tidak lagi relevan. "Apa yang dapat saya yakinkan kepada Anda adalah bahwa kebijakan Suriah kami saat ini tidak akan sama dengan 100 tahun terakhir karena tidak ada satu pun yang berhasil," ujar Barrack, seperti dilansir Al Jazeera.
Dengan strategi baru ini, pasukan AS akan ditarik dari tujuh pangkalan, termasuk yang berada di provinsi Deir Az Zor. Nantinya, seluruh operasi militer AS akan dipusatkan di satu pangkalan di provinsi Hasakah, wilayah timur laut Suriah.
Proses pemindahan personel dan peralatan militer AS dilaporkan sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Sejumlah laporan menyebutkan adanya pergerakan konvoi militer AS dari ladang minyak Al-Omar dan pabrik gas Conoco, dilansir The Cradle.
Meskipun jumlah pangkalan dikurangi drastis, sekitar 2 ribu tentara AS diperkirakan masih bertugas di Suriah. Peran mereka akan berubah menjadi pendukung bagi pemerintahan baru di Damaskus, bukan lagi sebagai pengendali.
2. AS sedang berupaya menyatukan SDF ke militer Suriah
Langkah AS ini sejalan dengan perubahan besar di Suriah setelah Presiden Bashar al-Assad lengser pada Desember tahun lalu. Pemerintahan baru di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa kini membuka kembali dialog dengan dunia internasional, termasuk AS.
Sebagai tanda normalisasi, Barrack bahkan telah mengibarkan kembali bendera AS di kompleks kedutaan besar di Damaskus. Peristiwa ini menjadi yang pertama sejak hubungan kedua negara putus pada 2012, dilansir New Arab.
Salah satu fokus utama AS saat ini adalah masa depan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang telah lama menjadi mitra utama dalam melawan ISIS. Menurut Barrack, SDF adalah elemen penting bagi Kongres AS, dan ada upaya untuk mengintegrasikan mereka ke dalam struktur militer nasional Suriah.
Namun, upaya integrasi SDF menghadapi tantangan, terutama dari Turki. Ankara memandang Unit Perlindungan Rakyat (YPG), yang mendominasi SDF, sebagai bagian dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap teroris oleh Turki. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga sempat menyatakan bahwa SDF seolah mengulur waktu dalam proses integrasi.
3. AS klaim misi di Suriah telah tuntas
Pemerintahan Presiden Donald Trump juga dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan Suriah dari daftar negara sponsor terorisme. Langkah ini diharapkan dapat membantu Suriah memulihkan posisinya di kancah global.
Penarikan pasukan AS dari beberapa wilayah, terutama Deir Ezzor yang kaya minyak dan gas, dapat membuka akses bagi pemerintah Suriah untuk mengelola sumber daya alamnya. Selama ini, AS bersama SDF menguasai beberapa ladang minyak penting di kawasan tersebut. Barrack menyatakan bahwa misi utama AS di Suriah hampir selesai.
"Presiden Donald Trump mengerahkan tentara kami di Suriah dengan satu tujuan tunggal, yaitu perang melawan Daesh. Pasukan kita telah menyelesaikan 99 persen dari misi ini dengan kesuksesan besar," kata Barrack, dikutip dari Turkiye Today.
Ke depannya, AS ingin ikut berperan dalam mendorong dialog untuk perdamaian di kawasan, termasuk antara Suriah dan Israel. Barrack menyebut AS akan menjadi pemantik dialog dan mengharapkan tercapainya perdamaian, yang bisa diawali dengan kesepakatan non-agresi antar kedua negara.
