Trump Terapkan Aturan Visa Baru, Orang Gemuk Bisa Ditolak Masuk AS

Pedoman ini mewajibkan petugas visa menjadikan kesehatan sebagai fokus utama dalam proses aplikasi bagi hampir semua pemohon yang ingin tinggal permanen di AS. Mereka diinstruksikan mempertimbangkan penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, kondisi pernapasan, hingga gangguan kesehatan mental.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, “Kondisi medis tertentu dapat memerlukan biaya perawatan senilai ratusan ribu dolar,” sehingga dapat dianggap sebagai potensi beban publik. Evaluasi tidak hanya menyasar pemohon, tetapi juga anggota keluarga yang menjadi tanggungan mereka.

Kebijakan baru ini memperluas tuntutan yang sebelumnya hanya memeriksa penyakit menular seperti tuberkulosis serta riwayat vaksinasi. Kini, kondisi seperti obesitas yang dapat menimbulkan asma, sleep apnea, hingga tekanan darah tinggi juga dijadikan dasar penolakan. Hal ini dinilai menggeser kebijakan kesehatan menjadi instrumen seleksi imigrasi yang lebih ketat.

Para pakar imigrasi mengkritik pedoman ini karena memberikan kewenangan medis kepada petugas visa yang tidak memiliki pelatihan kesehatan. Charles Wheeler, pengacara senior dari Catholic Legal Immigration Network, mengatakan bahwa bahasa dalam kabel tersebut bertentangan dengan Foreign Affairs Manual, yang melarang penolakan berbasis skenario “bagaimana jika.”

Pedoman baru ini, menurutnya, justru mendorong petugas untuk membuat proyeksi biaya medis berdasarkan interpretasi pribadi yang rawan bias. “Mereka tidak terlatih secara medis dan tidak seharusnya membuat proyeksi semacam itu,” ujar Wheeler.

Sophia Genovese, pengacara imigrasi dari Universitas Georgetown, menambahkan bahwa arahan tersebut membuat proses visa menjadi semakin spekulatif dan diskriminatif terhadap mereka yang memiliki riwayat penyakit kronis. Ia menilai kebijakan ini dapat menimbulkan masalah besar dalam wawancara konsuler karena standar penilaian menjadi sangat luas dan subjektif.

Sebelumnya, imigran memang diwajibkan menjalani pemeriksaan medis oleh dokter yang ditunjuk kedutaan, termasuk skrining penyakit menular, riwayat penggunaan obat atau alkohol, serta wajib vaksinasi. Namun kini, proses tersebut tidak lagi sekadar verifikasi kesehatan dasar, melainkan penilaian menyeluruh tentang potensi biaya medis seumur hidup.

Dokumen tersebut menegaskan bahwa petugas harus menilai apakah pemohon memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk membayar perawatan tanpa bantuan publik. Tanpa bukti kemampuan finansial kuat, pelamar dengan penyakit kronis berisiko tinggi ditolak.

Pedoman ini juga mempertimbangkan kondisi keluarga yang menjadi tanggungan, seperti anak dengan disabilitas atau orang tua yang membutuhkan perawatan intensif. Dengan demikian, imigran yang membawa keluarga berpotensi menghadapi hambatan berlapis. Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari strategi besar pemerintahan Trump untuk membatasi imigrasi melalui pendekatan kesehatan, ekonomi, dan administratif.