Turki Tolak Rencana Pemindahan Warga Palestina

Pemerintah Turki menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dukungan ini mencakup pengakuan Yerusalem Timur sebagai ibu kota dan pengembalian batas wilayah sesuai peta tahun 1967. Fidan menyebut bahwa inisiatif ini sejalan dengan resolusi Liga Arab dan prinsip keadilan internasional.

“Kami mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang diterima oleh Liga Arab. Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan batas wilayah berdasarkan tahun 1967,” ucap Fidan.

Ia menyerukan kepada seluruh komunitas global agar berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian permanen. Menurutnya, infrastruktur dan institusi Palestina harus dibangun ulang secara menyeluruh pascaperang. Turki menilai langkah ini penting agar Palestina dapat berdiri secara utuh sebagai negara yang dihormati secara internasional.

Fidan juga menekankan bahwa Turki akan terus menyuarakan perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Antalya Diplomacy Forum tahun ini menyediakan ruang khusus untuk membahas isu Palestina secara lebih mendalam. Diskusi melibatkan para pemimpin regional dan pakar kebijakan luar negeri dari berbagai negara.

Menteri Luar Negeri Turki mengkritik keras eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza dan sekitarnya. Ia menilai bahwa agresi militer tersebut telah memperburuk stabilitas kawasan dan merusak tatanan hukum internasional. Kritik ini juga menyasar kebijakan negara-negara Barat yang mendukung operasi militer Israel.

“Sikap agresif Israel menyebabkan ketidakstabilan regional dan pelanggaran hukum global. Namun, 80 tahun kekerasan terhadap warga Palestina tidak membuahkan hasil. Mereka tidak meninggalkan tanah air mereka. Mereka tidak menyerah pada perjuangannya,” kata Fidan, dikutip dari Daily Sabah, Sabtu (12/4).

Fidan menyebut bahwa gagasan untuk mengeluarkan rakyat Gaza dari wilayah mereka adalah hal yang tidak dapat diterima. Ia menganggap bahwa membawa isu semacam itu ke meja perundingan saja sudah merupakan kesalahan besar. Turki menilai bahwa kebijakan seperti ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan universal.

Ia menambahkan bahwa kekerasan tidak akan pernah menghapus identitas dan semangat juang rakyat Palestina. Menurutnya, hanya solusi politik yang berakar pada keadilan yang mampu menyelesaikan konflik jangka panjang ini. Turki menyerukan pendekatan baru yang mengedepankan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina.

Dalam forum tersebut, Turki menekankan pentingnya pemberlakuan gencatan senjata permanen di wilayah Gaza. Fidan menyatakan bahwa jalur masuk bantuan kemanusiaan harus dibuka seluas-luasnya tanpa hambatan militer. Prioritas utama adalah mencegah krisis kemanusiaan yang lebih parah dan menjaga keselamatan warga sipil.

“Gencatan senjata permanen harus segera ditegakkan. Masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza harus dipastikan,” ucap Fidan, dikutip.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap upaya mediasi yang dipimpin oleh Qatar, Mesir, dan AS. Menurut Fidan, negosiasi internasional harus dilanjutkan demi menghindari perluasan konflik ke wilayah lain. Turki menginginkan adanya langkah konkret untuk memulai proses politik menuju solusi dua negara.

Kelompok Kontak Gaza yang dibentuk dalam KTT luar biasa OKI dan Liga Arab terus aktif menggelar diplomasi. Dalam pertemuan di Antalya, forum ini dihadiri delegasi dari berbagai negara seperti Rusia, China, Indonesia, dan negara-negara Eropa. Kehadiran yang luas mencerminkan urgensi global terhadap penyelesaian konflik di Gaza.

Fidan menutup pernyataannya dengan komitmen bahwa Turki akan terus mengadvokasi hak rakyat Palestina. Ia memastikan bahwa isu ini tidak akan dibiarkan tenggelam di tengah dinamika politik internasional. Turki juga mendukung proses hukum internasional untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku kekerasan.