Tutupi Pembunuhan Militer Korut, Eks Kepala Intelijen Korsel Ditangkap

Meski bermusuhan dan sering terlibat ketegangan, selama satu dekade terakhir hingga 2020, tidak ada pembunuhan warga sipil Korsel oleh Korut. Insiden pada 2020 mengubah catatan itu.

Melansir Straits Times, pada September 2020, pejabat perikanan Korsel berusia 47 tahun ditembak dan dibakar oleh militer Korut. Dia dilaporkan hilang di dekat Pulau Yeonpyeong, sekitar 10 kilometer dari perbatasan laut Seoul-Pyongyang.

Korsel, yang masih berada di bawah pemerintahan Moon Jae In saat itu, mengatakan bahwa korban yang bernama Lee Dae Jun mungkin mencoba membelot ke Korut. Namun diperlakukan dengan kasar karena curiga bisa membawa virus corona.

Pada 2021, kepemimpinan Korsel berganti dengan Presiden Yoon Suk Yeol. Pemerintah kemudian mencabut klaim dugaan pembelotan itu karena tidak ada bukti yang mendukungnya. Penyelidikan akhirnya dilakukan untuk mengurai kasus tersebut.

Saat Moon Jae In memimpin Negeri Ginseng, Seoul saat itu mencoba memulihkan hubungan dengan Pyongyang. Moon dituduh mencoba untuk menyembunyikan kasus pelanggaran HAM, agar Korut tidak tersinggung.

Terkait kematian pejabat perikanan, jaksa menilai Suh telah memerintahkan untuk menghapus rincian kematiannya. Namun, Suh membantahnya dan mengatakan bahwa tidak ada manfaat dengan melakukan hal seperti itu, dikutip dari Associated Press.

Dalam penyelidikan yang dilakukan Dewan Audit dan Inspeksi Korsel, mereka menyimpulkan bahwa pejabat pemerintahan Moon tidak melakukan upaya yang berarti guna menyelamatkan Lee Dae Jun.

Suh, yang menjadi kepala intelijen saat itu, diduga menggunakan rapat kabinet untuk memerintahkan para pejabat menghapus catatan intelijen terkait pembunuhan yang dilakukan militer Pyongyang.

Selain dugaan menutupi kasus kematian pejabat perikanan, Suh juga sedang diselidiki terkait repatriasi paksa dua nelayan Korut pada 2019. Padahal, dua nelayan itu dilaporkan ingin bermukim di Korsel.

Menurut The Korea Herald, Badan Intelijen Nasional pada Juli mengajukan tuntutan kepada Suh atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan melakukan kesalahan dalam repatriasi atau pemulangan paksa nelayan Korut yang ditangkap.

Organisasi Human Rights Watch (HRW) saat itu menuduh pemerintahan Moon gagal memberi proses yang semestinya. HRW mengatakan, Seoul seharusnya melindungi siapa pun yang akan menghadapi risiko besar penyiksaan atau pelanggaran HAM serius lainnya setelah repatriasi dilakukan.