Iran Klaim Hancurkan Radar Peringatan Dini AS di Bahrain
- IRGC mengklaim menghancurkan radar peringatan dini AS di Bahrain sebagai balasan atas serangan terhadap menara telekomunikasi di Sirik; Bahrain dan militer AS belum mengonfirmasi.
- Bahrain menjadi lokasi markas Armada Kelima AS, yang sebelumnya telah diserang Iran; laporan Pentagon menyebut ratusan bangunan militer AS di delapan negara rusak selama perang.
- Ketegangan meningkat saat negosiasi AS-Iran tetap buntu: Teheran menuntut pencabutan sanksi dan blokade, sementara Washington mengancam serangan jika kepentingannya terancam.
Jakarta, IDN Times - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menyerang dan menghancurkan sistem radar peringatan dini Amerika Serikat (AS) di Bahrain pada Jumat (13/11/2026). Serangan ini dilancarkan sebagai balasan atas gempuran udara AS sehari sebelumnya. Klaim ini menandai laporan serangan pertama Iran terhadap aset militer AS di negara Teluk sejak awal September 2026.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Bahrain maupun militer AS belum memberikan konfirmasi resmi terkait serangan itu. Klaim sepihak dari Teheran juga belum dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Insiden terbaru ini kembali mengguncang jeda rapuh dalam konflik delapan bulan antara Iran melawan AS dan Israel yang berkobar sejak 28 Februari 2026.
1. Dilancarkan sebagai balasan atas serangan ke fasilitas telekomunikasi
ilustrasi serangan drone Shahed-136 buatan Iran (Khamenei.ir, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons) Kantor berita pemerintah Iran, IRNA, melaporkan fasilitas menara telekomunikasi di kota pelabuhan Sirik dihantam tembakan musuh pada Kamis (12/11/2026). Sebagai respons, unit tempur Pasukan Dirgantara IRGC mengarahkan serangan ke instalasi radar peringatan dini milik militer AS di Pulau Bahrain.
"Ini adalah peringatan serius bagi musuh agresor untuk menghentikan provokasi udara dan penyelundupan minyak di Selat Hormuz," tutur perwakilan Pasukan Dirgantara IRGC, dilansir Asharq Al-Awsat.
Dalam keterangan lanjutan melalui kantor berita Tasnim dan Fars, IRGC menyatakan seluruh pasukan berada dalam kesiagaan penuh untuk membalas tanpa batas wilayah jika agresi serupa terulang. Pada hari yang sama, IRGC melaporkan sebuah kapal tanker gas alam cair (LPG) meledak setelah menabrak ranjau di bagian timur Selat Hormuz karena mengabaikan peringatan berulang. Teheran masih melarang kapal asing melintasi jalur perairan strategis itu tanpa izin resmi dari otoritas Iran.
Badan operasi perdagangan maritim Inggris (UKMTO) belum mencatat laporan independen mengenai insiden ledakan kapal tanker itu. Sementara itu, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan pasukannya tetap menegakkan blokade laut terhadap pelabuhan Iran sekaligus mengawal sekitar 1,7 miliar barel minyak mentah melewati Selat Hormuz sejak musim panas.
2. Posisi strategis pangkalan Armada Kelima AS di Bahrain
Ilustrasi bendera Bahrain. (pixabay.com/jorono) Bahrain memegang peran vital bagi pertahanan AS karena menjadi lokasi markas besar Armada Kelima Angkatan Laut AS di pangkalan Naval Support Activity, ibu kota Manama. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai pusat komando utama bagi seluruh operasi angkatan laut AS di Timur Tengah dan Teluk Persia. Sejak perang pecah, pemerintah Bahrain juga tercatat sebagai salah satu negara Teluk yang paling keras mengkritik tindakan Iran.
Instalasi militer AS di Bahrain bukan kali pertama menjadi target serangan sejak AS dan Israel menggempur Iran pada 28 Februari 2026. Pada jam-jam awal perang, markas Armada Kelima di Manama sempat dihantam rudal Iran hingga merusak sejumlah kubah radar dan bangunan pangkalan. Selain pangkalan militer, Iran saat itu turut menyasar pelabuhan, bandara, dan fasilitas energi di negara-negara Teluk sekutu Washington.
Laporan Inspektur Jenderal Pentagon pada September 2026 mengungkap serangan Iran selama empat bulan pertama perang merusak ratusan bangunan militer AS di delapan negara, termasuk Bahrain. Sejumlah analis pertahanan menilai tingkat kerusakan itu membuat beberapa pangkalan AS di kawasan nyaris tidak dapat beroperasi optimal. Washington belakangan mengurangi jumlah personel militer serta staf diplomatik di pangkalan regional, meski CENTCOM berdalih langkah itu merupakan rotasi rutin kesiapan misi.
3. Negosiasi AS-Iran masih buntu
serangan Israel ke Teheran pada Juni 2025 (Tasnim News Agency, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons) Klaim serangan radar di Bahrain muncul ketika ketegangan politik dan militer kembali memuncak di Timur Tengah. Kabinet keamanan Israel memerintahkan militernya meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan serangan baru ke Iran, sementara pejabat keamanan Iran Mohsen Rezaei mengancam seluruh pangkalan yang terlibat dari Asia Barat hingga Eropa akan menjadi target sah. Pada Kamis, Presiden AS Donald Trump menyatakan Washington tidak lagi membutuhkan kesepakatan dengan Iran dan meminta Wakil Presiden JD Vance fokus mengurus persoalan dalam negeri.
Dalam wawancara bersama Salem News Channel, Trump mengancam akan melancarkan serangan militer kembali tanpa ragu jika Iran membahayakan sekutu serta kapal AS. Ia juga mengklaim lima negara Teluk, yakni Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, telah memintanya menunda serangan yang lebih luas ke Iran. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menilai kampanye pencekikan ekonomi sejak Agustus 2026 sudah cukup efektif menekan Teheran tanpa operasi militer besar.
Di tengah ancaman eskalasi, upaya mediasi diplomatik yang difasilitasi Qatar dan Pakistan masih terus berjalan. Teheran mensyaratkan pencabutan seluruh sanksi, penghentian blokade laut, pencairan aset beku, serta penghentian perang di semua lini sebelum perundingan formal kembali dibuka. Ketua Parlemen sekaligus negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan posisi tawar negaranya dalam wawancara media sebelum insiden radar di Bahrain terjadi.
"Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti kondisi sebelum perang pecah. Bola kini sepenuhnya berada di tangan Amerika Serikat untuk menentukan kelanjutan perundingan," kata Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen sekaligus negosiator utama Iran, dilansir Al Jazeera.
