UE Gelontorkan Rp9,3 T untuk Datangkan Ilmuwan dari Berbagai Negara
Jakarta, IDN Times - Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengumumkan alokasi dana sebesar 500 juta euro (Rp9,3 triliun) untuk meningkatkan penelitian demi menarik ilmuwan dari berbagai dunia, termasuk dari Amerika Serikat (AS), untuk bekerja di Eropa.
Pada awal Maret, Prancis-AS terlibat perseteruan menyusul larangan masuk seorang ilmuwan Prancis ke Houston. Ia dilarang masuk ke AS setelah petugas imigrasi menemukan pesan dalam ponselnya yang mengkritisi Presiden AS Donald Trump.
Menteri Pendidikan Tinggi Prancis, Philippe Baptiste, mengaku akan mendukung seluruh ilmuwan Prancis. Ia menyebut Prancis akan terus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan kebebasan dalam penelitian.
1. Sebut ilmuwan memiliki peran yang sangat besar
Von der Leyen mengatakan bahwa ilmuwan memiliki peran yang sangat penting. Ia pun menyayangkan bahwa seluruh dunia justru mempertanyakan peran dari para ilmuwan.
"Peran ilmuwan pada hari ini sedang dipertanyakan. Investasi dalam kebebasan dan keterbukaan penelitian sedang dipertanyakan. Ini adalah sebuah miskalkulasi yang amat besar. Saya menyebut ilmuwan tidak memiliki paspor, gender, etnisitas, atau partai politik," terangnya pada Senin (5/5/2025), dikutip dari Politico.
Ia mengumumkan program "Choose Europe for Science" yang bertujuan menarik ilmuwan asing untuk membantu penelitian terbaik dan paling cemerlang bagi Eropa maupun seluruh dunia.
Ia menganjurkan agar negara-negara Uni Eropa (UE) meningkatkan anggaran 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk penelitian pada 2030.
2. Macron sebut AS lakukan kesalahan besar usai potong dana pendidikan
Pada saat yang sama, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengajak para ilmuwan di seluruh dunia untuk datang ke Prancis dan melakukan penelitian yang bebas serta berkualitas.
"Jika Anda cinta pada kebebasan, maka datang dan lakukan penelitian di sini. Namun, saya tidak membayangkan demokrasi global yang besar dan model ekonominya bergantung pada kebebasan ilmu pengetahuan justru melakukan kesalahan semacam ini," ungkap Macron, dilansir France24.
Prancis akan menolak pembatasan atau pengarahan yang dilakukan oleh semua pemerintahan di dunia kepada ilmu pengetahuan dan penelitian. Program ini adalah tawaran alternatif bagi peneliti dan menjadi kepentingan strategi pertahanan dan promosi dari visi bersama.
3. Universitas Harvard tolak pemotongan anggaran pendidikan tinggi di AS
Pada pertengahan April, pemerintahan Trump berencana membekukan lebih dari 2,2 miliar dolar AS (Rp36,1 triliun) alokasi anggaran dan kontrak dengan Universitas Harvard sebesar 60 juta dolar AS (Rp985 miliar).
Melansir Deutsche Welle, Universitas Harvard mengaku akan menolak mengikuti keinginan dari pemerintahan Trump. Universitas itu menjadi yang pertama menolak kebijakan dari Trump di institusi pendidikan.
"Universitas tidak akan menyerah atas independensi. Tidak ada pemerintah atau kekuatan partai yang mengatur apa yang diajarkan dalam universitas swasta. Kami dapat menerima dan merekrut area studi mana yang akan kami tuju," tutur Presiden Universitas Harvard, Alan Garber.
