Ukraina Putuskan Tarik Dubes dari Georgia

Sybiha mengatakan keputusan mengakhiri jabatan Kharyshin sebagai perwakilan diplomatik Ukraina di Georgia ini karena ia tidak mengetahui apapun soal realita diplomasi di tengah perang. 

"Ini adalah salah satu hasil konkret yang berani dan proaktif. Duta Besar di salah satu negara tidak boleh memalingkan diri dari realita perang. Maka dari itu, saya memanggil perwakilan Ukraina di Georgia. Dubes tidak perlu menunggu instruksi dari pusat dan bertanggung jawab dalam penguatan diplomasi Ukraina dengan caranya sendiri," terangnya.

Dilansir RFE/RL, Kharyshin sempat menyerukan perbaikan hubungan diplomatik Ukraina-Georgia pada akhir Agustus. Ia pun melontarkan kepada publik terkait adanya kekuatan yang berusaha merusak hubungan kuat antara kedua negara. 

Dalam 2 tahun terakhir, hubungan bilateral Ukraina-Georgia mengalami guncangan menyusul perbedaan pandangan antara Zelenskyy dan pemerintahan Partai Georgian Dream. Tbilisi dianggap memblokir sukarelawan perang di Ukraina asal negaranya. 

Selain memanggil perwakilan Ukraina di Georgia, Menlu Sybiha juga mengumumkan sejumlah perombakan staf kerjanya. Ia mengaku akan menunjuk orang-orang baru di dalam jajarannya. 

"Akan ada struktur baru di dalam Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina dan seluruh staf di dalam Kedutaan Besar akan dikaji ulang. Kami membutuhkan pemuda untuk bergabung dalam jajaran kami. Semuanya sudah difokuskan dalam mengeksekusi ini dan saya  berencana bertemu dengan rektor di universitas dalam membahas program ini," ungkapnya, dilansir Ukrinform. 

Dalam perombakannya, Sybiha juga sudah mengusulkan mosi untuk menggantikan Wakil Menlu Iryna Borovets.

Menanggapi keputusan ini, Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakhidze mengatakan bahwa langkah ini berbeda dari keputusan pada 2022. Ia mengklaim aksi kali ini tidak dilatarbelakangi oleh keputusan politik. 

"Dalam kasus ini, menurut informasi yang saya dapatkan, ini bukanlah aksi politik. Seorang representasi yang mana, jika saya tidak salah, memiliki status diplomatik, justru membeli barang rumah tangga dan ini tidak pantas di tengah berjalannya peperangan," tuturnya, dilansir Agenda. 

"Pada 2022, keputusan memang dilatarbelakangi oleh politik. Karena kami tidak ikut menjatuhkan sanksi kepada Rusia dan tidak mengirimkan sukarelawan perang ke Ukraina melalui persetujuan pemerintah. Maka dari itu, kami memastikan tidak ada motif politik di balik ini," tambahnya.