Jakarta, IDN Times - Pemerintah Ukraina, pada Selasa (20/2/2024), memastikan Rusia tidak menyeret Transnistria ke dalam perang Rusia-Ukraina. Kiev juga akan membantu Moldova mencapai stabilitas negara di tengah ancaman serangan hybrid dari Moskow.
Hubungan Moldova-Transnistria terus memanas sejak awal 2024 usai penerapan kebijakan pajak ekspor. Ketegangan kedua pihak membuat Chisinau meninggalkan perdamaian 5+2 yang dicetuskan oleh Rusia di tengah rencananya untuk bergabung ke Uni Eropa (UE).
Pertemuan antara Duta Besar Ukraina di Moldova Paun Rohovei dengan Menteri Luar Negeri Moldova Oleg Serebrian dan Presiden Transnistria Vadim Krasnoselsky, menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan stabilitas regional.
"Ukraina sebagai mediator dalam proses negosiasi Transnistria, terus melanjutkan bantuan kepada Chisinau dan Tiraspol untuk mencapai kesepakatan bersama, terutama dalam mengedepankan tujuan bersama dan proses negosiasi," terang Rohovei, dikutip Ukrinform.
"Ukraina akan teris berpegang teguh pada penyelesaian masalah Transnistria secara damai dan menjaga kedaulatan serta integritas teritorial Republik Moldova sesuai dengan perbatasan yang diakui secara internasional. Kiev juga akan merespons segala provokasi yang menyeret Transnistria dalam perang melawan Ukraina ataupun merusak stabilitas Moldova secara keseluruhan," sambungnya.
Rohovei mengonfirmasi bahwa posisi Ukraina dalam format 5+2 tidak lagi berfungsi karena perang Rusia-Ukraina.
Dalam acara tersebut, Ukraina menyatakan dukungan pada penarikan tentara Rusia di Transnistria sebagai langkah awal menurunkan tensi dengan Moldova. Kemudian, diikuti dengan penarikan gudang amunisi di Kolbasnaya dan reformasi misi di Dniester dari militer ke sipil.
Dilansir Interfax, perwakilan Transnistria menyatakan persetujuannya dan kesiapannya mengimplementasikan negosiasi perdamaian dengan Moldova. Saat ini, kesepakatan yang sudah tercapai berupa koridor baru transportasi untuk ekspor dari Ukraina.
Kiev mengungkapkan kesiapannya mengembalikan layanan konsulat di Transnistria yang berguna bagi warga di wilayah pecahan Moldova itu. Pihaknya pun berharap Tiraspol bersedia mengamankan seluruh staf konsulat Ukraina di wilayahnya.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzon, pada Kamis (15/2/2024), memperingatkan Moldova terkait ancaman skenario militer dan penyelesaian secara paksa jika tidak bersedia mencari solusi permasalahan dengan Transnistria.
"Kami sangat memperhatikan kemungkinan dan memperjelas bahwa penyelesaian masalah Transnistria secara paksa. Kami berharap Chisinau paham bahwa skenario militer akan sangat merugikan bagi mereka," terangnya, dilansir Balkan Insight.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov sudah melayangkan protes kepada Chisinau dan akan melindungi rakyat Moldova dari pemerintah pro-Barat yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE).
"Kami akan melakukan apapun untuk membalikkan tren ini dan melanjutkan proses politik. Kami memiliki 200 ribu orang yang tinggal di sana dan tentu kami khawatir dengan nasibnya dan kami tidak akan membuat mereka jadi korban petualangan Barat," ungkapnya.