Uni Afrika Cabut Keanggotaan Madagaskar usai Kudeta

Aksi kudeta militer di Madagaskar dipicu oleh gelombang protes yang dimotori kelompok muda Gen Z sejak 25 September 2025. Awalnya, protes muncul akibat krisis listrik dan air yang berkepanjangan, sebelum berkembang menjadi kemarahan luas terhadap elite politik. Kelompok ini menyatakan dukungan terbuka kepada Kolonel Randrianirina karena dianggap mewakili aspirasi rakyat muda.

Dalam unggahan di Facebook, perwakilan Gen Z menulis bahwa Randrianirina siap berdialog dengan generasi muda.

“Kolonel mengatakan dia ‘siap berbicara dengan pemuda dan kami siap menjawab panggilan itu’,” tulis mereka, dilansir dari The Guardian.

Randrianirina, mengumumkan rencana pelantikannya sebagai Presiden untuk Pendirian Kembali Republik Madagaskar oleh Mahkamah Konstitusi Tinggi. Ia sebelumnya pernah terlibat dalam kudeta 2009 yang justru mengangkat Rajoelina, namun kini berbalik memihak rakyat dengan memerintahkan pasukan untuk tidak menyerang pengunjuk rasa. Ia juga berjanji memulihkan pemerintahan sipil dalam dua tahun sambil melakukan reformasi kelembagaan besar-besaran.

Rajoelina dievakuasi menggunakan pesawat militer Prancis menuju lokasi rahasia yang hingga kini belum diketahui publik. Kondisinya dilaporkan stabil, namun belum ada tanda-tanda ia akan kembali ke Madagaskar. Sebelum digulingkan, Rajoelina sempat mengeluarkan dekret untuk membubarkan Majelis Nasional, tetapi langkah itu segera ditolak parlemen yang kemudian memakzulkannya secara resmi.

Dilansir dari Al Jazeera, setelah pengambilalihan kekuasaan, Randrianirina membubarkan seluruh lembaga negara kecuali Majelis Nasional. Keputusan itu diambil untuk menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus menghindari kekosongan konstitusional total. Situasi ini memperlihatkan pergeseran kekuasaan yang cepat dan memperdalam ketegangan politik di ibu kota Antananarivo.

Randrianirina menegaskan bahwa langkah militer bukanlah perebutan kekuasaan semata, melainkan upaya penyelamatan negara dari krisis total.

“Ini bukan kudeta, ini adalah tindakan bertanggung jawab karena negara berada di ambang kehancuran,” katanya.

Ia berjanji menggelar pemilu dalam waktu 18–24 bulan serta membentuk pemerintahan transisi yang terdiri dari perwakilan sipil dan militer. Komite tersebut akan mengatur mekanisme politik sementara dan memulai konsultasi untuk menunjuk perdana menteri baru. Walau situasi di Antananarivo dilaporkan kondusif, ketidakpastian mengenai masa depan politik Madagaskar masih membayangi warga.

Komunitas Pengembangan Afrika Selatan (SADC) membentuk panel tetua di bawah pimpinan eks Presiden Malawi Joyce Banda untuk memediasi konflik. Presiden Malawi Peter Mutharika, yang juga memimpin Organ Politik, Pertahanan, dan Keamanan SADC, menegaskan pentingnya penghentian kekerasan.

“Tidak boleh ada lagi nyawa warga Malagasi yang hilang karena kerusuhan,” ujarnya.

SADC menyerukan dialog damai, sementara Prancis mendesak agar demokrasi dan supremasi hukum ditegakkan sepenuhnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan keprihatinan atas perubahan kekuasaan yang inkonstitusional.

Di kota Antsiranana, seorang pengusaha bernama Muriella mengatakan kepada AFP bahwa situasi di Madagaskar membuatnya merasa lega seolah baru saja terbebas dari penjara. Ia menilai masyarakat kini mulai merasakan kebebasan, meski tetap waspada terhadap ketidakpastian politik yang masih berlangsung.