Uni Eropa Kucurkan Rp128 Miliar untuk Pemberdayaan Perempuan di Asia

WeEmpower Asia sendiri didanai oleh Uni Eropa dan UN Women. Sepanjang tiga tahun mendatang, kedua entitas mengucurkan dana sebesar EUR 8 juta atau setara dengan Rp128 miliar. Dengan jumlah tersebut, diharapkan segala praktik bisnis di Asia akan mempertimbangkan masalah kesetaraan gender.

Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu adalah memfasilitasi dialog antar kelompok perempuan serta sektor swasta dan publik; menyediakan pelatihan ketrampilan bagi para pengusaha perempuan agar bisa berkomunikasi dengan pelaku bisnis lain, pembuat kebijakan serta penentu keputusan; dan mendukung perusahaan yang mengadopsi Prinsip Pemberdayaan Perempuan.

Berdasarkan situs empowerwomen.org, prinsip-prinsip itu berambisi untuk meruntuhkan hambatan bagi para perempuan yang ingin berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Sektor swasta pun didorong agar menerapkan inklusivitas. Misalnya, dengan membuat kebijakan yang bisa memastikan adanya kesetaraan gender di lingkungan kerja.

Penasihat Utama untuk Urusan Gender Uni Eropa Mara Marinaki mengatakan, "Pemberdayaan perempuan di ranah ekonomi adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif. Ini bisa menjadi motor untuk hasil kesetaraan gender dan keuntungan antar generasi yang lebih besar bagi perempuan, anak-anak, rumah tangga dan komunitas mereka."

"Perempuan yang berdaya secara ekonomi memiliki akses lebih luas terhadap penghasilan dan aset ekonomi, kontrol yang lebih baik terhadap keuntungan ekonomi mereka dan kekuatan membuat keputusan yang lebih adil demi menerjemahkan keuntungan-keuntungan ini ke dalam manfaat sosial, ekonomi dan kesehatan untuk diri mereka, keluarga serta masyarakat."

Hal senada diungkapkan Direktur UN Women Regional Asia Pasifik Anna-Karin Jatfors. "Perempuan menyumbang kontribusi krusial bagi perekonomian kawasan. WeEmpower Asia akan menciptakan rekanan yang transformatif antara perusahaan swasta, pengusaha perempuan dan bisnis yang dikepalai perempuan, serta pembuat kebijakan untuk mengupayakan perubahan sosial," ucapnya.

"Ini akan menguntungkan tidak hanya perempuan, tapi juga masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan," tambah Jatfors. Ini sesuai dengan temuan McKinsey Global Institute pada 2015.

Menurut riset tersebut, GDP global akan bertambah hingga USD 12 triliun atau saat ini setara dengan Rp192.611 trilun dengan menutup kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi di sektor ekonomi dan sosial. Ini hanya "skenario terbaik di kawasan".

Maksudnya adalah di mana seluruh negara menyamai satu negara di regional sama yang pergerakan kesetaraan gendernya paling baik. Tapi, jika perempuan dibiarkan mencapai skenario "potensi penuh"--yang artinya mereka berpartisipasi sejajar dengan laki-laki--angkanya lebih fantastis, yaitu hingga USD 28 triliun atau sekarang hampir sama dengan Rp449.415 triliun.  

Berdasarkan survei World Economic Forum pada 2018, Indonesia, sebagai salah satu wilayah yang disasar oleh program WeEmpower Asia, menempati ranking 85 dari 149 negara untuk urusan kesenjangan gender. Lalu, dari 18 negara kawasan Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan sembilan.

Di tahun tersebut, Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah mampu menutup kesenjangan gender sebesar 69 sampai 71 persen. Peringkat Indonesia bahkan lebih baik jika dibandingkan negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang secara global masing-masing berada di urutan 110 dan 115.

Kesempatan berpartisipasi dalam ekonomi bagi perempuan di Indonesia adalah hal krusial. Dalam survei pemerintah pada 2018, jumlah populasi di Indonesia mencapai 265 juta jiwa. Sebanyak 131,88 juta adalah perempuan di mana ada 86,57 juta jiwa di antaranya yang masuk usia produktif.

Memberdayakan mereka adalah keputusan tepat jika negara ingin memperbaiki situasi ekonomi. Apalagi, menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, saat ini ada 14,3 juta pengusaha perempuan di dalam negeri.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada 2015 yang sebanyak 12,7 juta perempuan. Mayoritas adalah pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Meski begitu, jika diberi fasilitas maksimal, mereka akan menjadi penyangga perekonomian negara.