5 Hal yang Ingin Dicapai di COP26 untuk Hadapi Krisis Iklim
Presiden Jokowi bertemu PM Slovenia Janez Jansa. (dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP26 digadang-gadang menjadi ‘cara terakhir’ para pemimpin dunia untuk mencegah krisis iklim.
Sebelum perhelatan, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut krisis iklim sebagai 'tiket satu arah' menuju bencana kemanusiaan. Dengan kata lain, tidak ada yang sanggup memperbaiki dampak dari kerusakan iklim.
Ungkapan senada dilontarkan oleh Paus Fransiskus, yang menganalogikan COP26 sebagai momen untuk menumbuhkan tanggung jawab bersama demi masa depan. Paus mendesak para pemimpin dunia untuk menghasilkan kebijakan konkret dan radikal demi melindungi bumi.
Seiring berjalannya acara di Glasgow, Skotlandia itu, para pemimpin dunia telah membuat kesepakatan bersama. Mulai dari kesepakatan menghentikan deforestasi, komitmen emisi nol bersih, pendanaan dari negara-negara maju bakal negara-negara berkembang, dan perjanjian untuk mengurangi metana.
Lantas, apa yang sebenarnya ingin dicapai dalam COP26? Dilansir dari Al Jazeera, berikut lima hal yang disoroti dalam perhelatan tersebut.
Baca Juga: Jokowi: Dukungan Negara Maju pada Perubahan Iklim Jadi Game Changer
1. Mencegah kenaikan suhu 2,7 derajat celcius
Ilustrasi Pemanasan Global. (IDN Times/Aditya Pratama)Pada Perjanjian Paris 2015, para pemimpin dunia sepakat untuk membatasi pemanasan di bawah 1,5 derajat celcius. Menurut kalkulasi PBB, untuk menjaga pemanasan di bawah 1,5 derajat celcius, negara-negara perlu mencapai emisi nol bersih pada 2050. Sayangnya, komitmen dekarbonisasi sangat rapuh, bahkan setelah Perjanjian Paris.
Emisi global diprediksi akan meningkat 16 persen pada 2030, sehingga menyebabkan kenaikan suhu bumi 2,7 derajat celcius pada akhir abad ini. Jika hal itu terjadi, maka bumi akan menjadi bencana bagi miliaran umat manusia.
Kendati Amerika Serikat dan China, dua negara penghasil emisi terbesar di dunia, berjanji untuk memenuhi nol bersih pada 2050 atau 2060, laporan terbaru PBB menyampaikan bahwa komitmen iklim yang lemah tidak akan mampu mencegah kenaikan suhu 2,7 derajat celcius abad ini.
Baca Juga: Ini 5 Ancaman Iklim yang Hantui Timur Tengah dan Afrika Utara
2. Mencegah gelombang pengungsi besar-besaran
Presiden Jokowi hadiri COP26 di Glasgow (dok. Biro Pers Kepresidenan)Sejumlah fenomena alam seharusnya lebih dari cukup untuk memperingatkan betapa pentingnya krisis iklim, seperti gelombang panas di AS dan Kanada, banjir bandang di Eropa dan China, serta kebakaran hutan di Yunani dan Turki.
Laporan Bank Dunia terbaru menyimpulkan, 216 juta orang akan dipaksa meninggalkan rumah dan menjadi pengungsi imbas krisis iklim pada 2050. Faktor utamanya adalah kelangkaan air, pertanian yang gagal panen, dan kenaikan permukaan air laut.
Skenario terburuk dari bencana iklim adalah sejumlah kota yang akan tenggalam pada 2050, termasuk Chennai, Mumbai, Jakarta, Guangzhou, Tianjin, Hong Kong, Kota Ho Chi Minh, Shanghai, Lagos, Bangkok, dan Manila. Lebih mengerikan lagi, hampir 55 persen populasi dunia akan menghadapi 20 hari dalam setahun di tengah kondisi panas yang mematikan.
Baca Juga: 5 Negara yang Menghadapi Krisis Energi
Editor’s picks
3. Mendorong kemampuan beradaptasi di tengah krisis iklim
Petugas mengevakuasi warga menggunakan perahu karet saat banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi serta drainase yang buruk membuat kawasan Kemang banjir setinggi 1,5 meter (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Sekalipun beberapa negara nantinya berhasil mencapai emisi nol bersih, para ahli mengatakan bahwa manusia harus mulai beradaptasi dengan efek dari perubahan bumi. Manusia harus belajar untuk mengatasi kenaikan permukaan air laut, pengasaman laut, pergeseran pola curah hujan, dan peningkatan suhu.
“Adaptasi dapat berkisar dari membangun pertahanan banjir, menyiapkan sistem peringatan dini untuk topan, dan beralih ke tanaman tahan kekeringan, hingga mendesain ulang sistem komunikasi, operasi bisnis, dan kebijakan pemerintah,” kata badan perubahan iklim PBB.
Perhatian terhadap upaya adaptasi masih sangat minim. Pendanaan dari negara-negara donor dan bank pembangunan multilateral yang didedikasikan untuk adaptasi iklim sekitar 16,7 miliar per tahun, hanya sebagian kecil dari pembiayaan saat ini sekitar 70 miliar dolar AS per tahun.
Biaya adaptasi diproyeksikan meningkat hingga 300 miliar dolar AS pada 2030. Pendanaan untuk adaptasi harus ditingkatkan hingga 50 persen dari total pengeluaran.
“Upaya yang jauh lebih besar diperlukan untuk membangun ketahanan di negara-negara rentan dan untuk orang-orang yang paling rentan. Mereka melakukan paling sedikit untuk menyebabkan perubahan iklim, tetapi menanggung dampak terburuk,” demikian catatan PBB.
4. Mendorong negara kaya untuk mengambil peran lebih
Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara dalam konferensi pers malam sebelum KTT Iklim PBB (COP25) di Madrid, Spanyol, pada 1 Desember 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Sergio PerezSejumlah ahli memperkirakan, 10-20 tahun ke depan adalah waktu yang sangat krusial untuk mempertahankan keberlangsungan hidup umat manusia.
Guterres mendesak negara-negara kaya, produsen hampir 80 persen emisi gas rumah kaca, memimpin tindakan untuk menghindari bencana iklim. Bentuk bantuannya beragam, mulai dari bantuan pendanaan hingga transfer teknologi bakal negara miskin dan berkembang.
“Menyelamatkan generasi ini dan masa depan adalah tanggung jawab bersama. Kami berada di ambang jurang. Bangun. Mundur. Ubah kursus. Bersatu,” ungkap Guterres.
5. Menjadikan energi terbarukan sebagai komoditas yang murah
Panel-panel solar cell di Desa Muara Enggelam. IDN Times/Surya AdityaWalaupun krisis iklim sudah di depan mata, Guterres meminta dunia agar tetap optimis. Setelah COP26, perangkat teknologi yang mampu mewujudkan emisi nol bersih harus lebih terjangkau.
Teknologi penghasil energi terbarukan, seperti ladang tenaga surya atau angin, harus lebih murah daripada bahan bakar fosil. Produksi massal untuk kendaraan listrik juga harus ditingkatkan.
Solusi berbasis alam untuk menyedot gas rumah kaca juga harus digalakkan, seperti penanaman pohon massal dan restorasi lahan yang gundul.
“Jangan lagi mengabaikan sains. Sudah waktunya bagi para pemimpin untuk berdiri dan memberikan, atau orang-orang di semua negara akan membayar harga yang tragis,” ungkap Guterres.
Berita Terkini Lainnya
