DK PBB Adopsi Resolusi Afghanistan, Kabul Batal Jadi Zona Aman
Tentara AS, ditugaskan ke Divisi Lintas Udara ke-82, tiba untuk memberikan keamanan dalam mendukung Operasi Pengungsi Sekutu di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Jumat (20/8/2021). ANTARA FOTO/Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force/Handout via REUTERS/AWW.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mengadopsi resolusi yang mengharuskan Taliban menghormati untuk membiarkan orang bebas meninggalkan Afghanistan. Tetapi, resolusi itu tidak termasuk menjadikan Kabul sebagai zona aman internasional sebagaimana harapan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Sebelumnya, Prancis bersama Jerman dan Inggris mengajukan proposal kepada DK PBB agar menjadikan Kabul sebagai zona aman. Melalui resolusi itu, komunitas internasional akan memperoleh kekuatan untuk memaksa Taliban supaya mereka tidak bisa melanggar komitmennya sendiri.
Dilansir dari Al Jazeera, resolusi itu disetujui 13 negara anggota DK PBB, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis. Hanya Tiongkok dan Rusia yang abstain dan tidak ada satu pun negara yang keberatan.
Baca Juga: Taliban Harap Ancaman ISIS-K Mereda setelah AS Pergi dari Afghanistan
1. DK PBB harap Taliban berkomitmen dengan janji-janji mereka
Ilustrasi pejabat Taliban yang terdiri dari anggota kantor politik Taliban Abdul Latif Mansoor (kanan), Shahabuddin Delawar (tengah) dan Suhail Shaheen tiba untuk konferensi pers di Moskow, Rusia, Jumat (9/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Tatyana Makeyeva.Dalam resolusi yang disepakati pada Senin (30/8/2021), DK PBB berharap Taliban dapat menjamin proses evakuasi yang aman dan tertib.
“Terjaminnya keberangkatan dari orang Afghanistan dan semua warga negara asing dari Afghanistan,” demikian tertuang dalam resolusi itu.
“Dewan Keamanan mengharapkan Taliban untuk memenuhi komitmennya memfasilitasi perjalanan yang aman bagi warga Afghanistan dan warga asing yang ingin meninggalkan Afghanistan hari ini serta dan seterusnya,” ujar Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.
2. Tidak jelas apakah rencana Macron ditolak atau batal diajukan
Editor’s picks
Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden melalui sambungan telepon pada 11 November 2020. (Facebook.com/Emmanuel Macron)Resolusi itu mengacu pada pernyataan Taliban pada 27 Agustus, ketika mereka mengatakan bahwa warga Afghanistan dapat meninggalkan negeri kapan saja mereka mau, apakah melalui jalur udara ataupun darat.
DK PBB juga berharap Taliban berkomitmen memenuhi janji-janji lainnya, termasuk penjaminan hak perempuan dan tidak menjadikan Afghanistan sebagai sarang teroris.
Sebelumnya, Macron berharap keamanan Kabul bisa menjadi tanggung jawab bersama dalam naungan PBB.
“Saya sangat berharap (resolusi) ini akan berhasil. Saya tidak melihat siapa yang akan menentang membuat proyek kemanusiaan aman,” katanya.
3. Resolusi tipis supaya tidak diblokir Tiongkok dan Rusia
Ilustrasi assembly hall di markas PBB (Instagram.com/unitednations)Para ahli menilai rencana Macron menjadikan Kabul sebagai zona aman terlalu ambisius. Di sisi lain, resolusi yang akhirnya disetujui dewan terkesan sangat tipis. Mereka menilai teks itu dipermudah agar Tiongkok dan Rusia, yang memiliki hubungan baik dengan Taliban, tidak menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi.
“Ini adalah teks yang cukup tipis. Macron salah karena menjual gagasan zona aman di Bandara Kabul akhir pekan ini, atau karena tidak berkomunikasi dengan jelas,” pakar PBB di International Crisis Group, Richard Gowan, kepada AFP.
“Resolusi itu setidaknya mengirimkan sinyal politik kepada Taliban tentang perlunya menjaga bandara tetap terbuka, menjamin akses PBB dalam memberi bantuan, mendorong penyelesaian politik melalui dialog yang inklusif, dan tidak melindungi atau melatih teroris,” tambahnya.
Baca Juga: AS Pergi dari Kabul, Taliban: Alhamdulillah, Afghanistan Merdeka!
Topik:
Berita Terkini Lainnya
