Isu Papua Lagi-lagi Dibahas di Sidang Umum PBB, Kemlu: Biarkan saja!
emblem PBB (instagram.com/unitednations)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) kerap menjadi kesempatan bagi negara Pasifik dan Melanesia untuk menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Isu tersebut juga digunakan oleh mereka untuk mendukung referendum atau pemisahan Papua dari Indonesia.
“Dalam 6 tahun terakhir, beberapa negara Pasifik selalu berbicara di Sidang Umum PBB ‘atas nama teman-teman Papua’. Saat ini tinggal satu yang selalu menyuarakan (Vanuatu), klaim sepihak dari mereka (bahwa katanya Papua) ingin melepaskan diri dari Indonesia,” kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, pada sesi media briefing Kemlu RI di Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Menanggapi dinamika tersebut, Tri mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan ambil pusing. Sebab, pemerintah telah melakukan berbagai kemajuan di Papua. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI juga semakin erat menggandeng negara-negara Pasifik sebagai mitra.
“Baru-baru ini, Ibu Menlu ke Fiji dan Solomon untuk menyampaikan bantuan Indonesia ke negara-negara tersebut dan juga untuk berdialog dengan negara-negara Pasifik,” kata Tri.
Baca Juga: Pemerintah Bantah Isu Dewan HAM PBB Akan Lakukan Investigasi di Papua
1. Kemlu tegaskan pemerintah sudah sangat memperhatikan Papua
Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, pada sesi media briefing Kemlu RI di Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (12/9/2022). (IDN Times/Vanny El-Rahman)Lebih lanjut, Tri menjelaskan bahwa dia tidak bisa memastikan apakah nantinya isu Papua akan menjadi pembahasan di SMU PBB atau tidak. Sebab, setiap negara pada sesi High Level Week (HLW) SMU PBB bisa mengangkat isu apa saja sesuai kepentingan nasionalnya.
“Kita tidak tahu juga apakah ada negara yang ngomog soal Papua. Gak bisa prediksi. Tapi buat kita, yang penting adalah promosi HAM. Dan saya kira sudah lebih dari cukup. Baru saja 2 minggu lalu di Pidato Kenegaraan, Pak Presiden menyebutkan soal penyelesaian kasus HAM di masa lalu dan (menyampaikan) perhatian beliau terhadap kasus mutilasi (di Papua),” beber Tri.
“Yang jelas, sudah banyak kemajuan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Tentunya kita upayakan (isu Papua) tidak diangkat dalam konteks pelanggaran HAM, oleh negara yang seolah-olah ‘mengatasnamakan’ Papua dan Papua Barat,” sambung dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Jokowi Akan Terima Penghargaan Global Citizen Awards, Ini Alasannya!
2. Setiap negara boleh mengangkat isu sesuai kepentingan nasionalnya
Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, pada sesi media briefing Kemlu RI di Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (12/9/2022). (IDN Times/Vanny El-Rahman)Secara umum, Tri menyampaikan bahwa hampir semua anggota PBB mendukung integritas dan kedaulatan Indonesia. “Bahwa semua negara boleh mengangkat isu apa saja di forum PBB, karena tidak ada larangan. Tapi tidak ada internasionalisasi isu Papua,” ujar Tri.
Dia juga menekankan bahwa tidak semua pernyataan soal Papua yang dibicarakan di forum PBB berdasarkan bukti dan fakta.
3. Perdebatan dalam SMU PBB adalah hal yang normal
instagram.com/unitednationsPada kesempatan yang sama, Tri menyampaikan bahwa kepentingan nasional yang berbeda kerap menjadikan forum PBB sebagai wadah debat antarnegara.
“Biasanya, di awal-awal pidato pembukaan yang terjadi adalah saling tuding antara Amerika dan negara yang berseberangan. Yang pasti semua kepala negara akan berbicara yang menjadi pokok kepentingan nasionalnya masing-masing dan itu tidak dibatasi,” ungkap Tri.
Baca Juga: Kemlu RI: Presiden Jokowi Tidak Hadir dalam Sidang Umum PBB Tahun Ini
Topik:
Berita Terkini Lainnya
