Wacana Tol Selat Malaka, Malaysia: Jangan Putuskan Sepihak!

25 Apr 2026, 09:19 WIB

Marcheilla Ariesta

Wacana Tol Selat Malaka, Malaysia: Jangan Putuskan Sepihak!

ilustrasi bendera Malaysia (unsplash.com/Putra Mahirudin)

Intinya Sih

Pemerintah Malaysia menegaskan keputusan terkait Selat Malaka harus melalui konsensus empat negara pesisir, bukan dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak.
Selat Malaka disebut sebagai jalur perdagangan vital dunia yang keamanannya dijaga bersama oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand melalui patroli serta kerja sama regional.
Wacana pengenaan tol kapal dari Indonesia memicu reaksi penolakan dari negara-negara ASEAN yang menegaskan pentingnya menjaga Selat Malaka tetap terbuka sesuai prinsip UNCLOS.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Malaysia menegaskan segala kebijakan terkait Selat Malaka tidak dapat diputuskan secara sepihak. Pernyataan ini muncul di tengah mencuatnya wacana pengenaan biaya bagi kapal yang melintas di jalur strategis tersebut.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyebutkan, pengelolaan Selat Malaka selama ini didasarkan pada kerja sama erat antarnegara pesisir. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand disebut memiliki kesepahaman kuat dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelayaran.

Penegasan ini juga datang di tengah meningkatnya ketegangan global, khususnya di Timur Tengah, yang mulai berdampak pada jalur pelayaran internasional. Selat Malaka pun kembali menjadi sorotan sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia.

Di sisi lain, wacana pengenaan biaya yang sempat dilontarkan dari Indonesia memicu diskusi lebih luas di kawasan. Namun, Malaysia menekankan, setiap kebijakan harus melalui mekanisme bersama.

1. Keputusan harus lewat konsensus empat negara

Selat Malaka (DoD, Public domain, via Wikimedia Commons)

Mohamad Hasan menegaskan, tidak ada ruang untuk keputusan sepihak dalam pengelolaan Selat Malaka. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara empat negara yang berbagi wilayah di jalur tersebut.

“Apa pun yang akan dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itulah pemahaman kami—tidak bisa dilakukan secara sepihak,” ujarnya, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, kesepahaman ini sudah menjadi dasar sejak awal kerja sama keamanan di Selat Malaka dibangun. Ia merujuk pada kesepakatan patroli bersama yang telah berlangsung selama ini.

“Ini karena ketika kami membuat kesepakatan bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya—tidak ada keputusan sepihak,” lanjutnya.

Ia juga menekankan, prinsip ini sejalan dengan pendekatan ASEAN yang mengedepankan konsensus dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Selat Malaka jalur vital yang tak bisa diintervensi sepihak

ilustrasi Selat Malaka (commons.wikimedia.org/dronepicr)

Selat Malaka dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Jalur ini menghubungkan perdagangan dari Samudra Hindia ke Asia Timur dan menangani lebih dari 25 persen perdagangan global.

Dalam konteks ini, Mohamad menilai stabilitas dan keamanan jalur tersebut harus dijaga bersama. Ia menyebut negara-negara di kawasan telah memiliki pemahaman yang solid.

Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand disebut telah memiliki kesepahaman yang kuat dalam menjaga Selat Malaka, termasuk melalui patroli bersama untuk memastikan keamanan pelayaran.

Langkah ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas kawasan, bahkan ketika ada minat dari negara lain untuk ikut terlibat dalam patroli keamanan.

3. Wacana tol muncul, negara ASEAN kompak menolak

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026). (IDN Times/Trio Hamdani)

Pernyataan Malaysia ini muncul setelah adanya usulan dari Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa terkait kemungkinan pengenaan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Namun, usulan tersebut masih bersifat awal dan belum menjadi kebijakan resmi.

Di sisi lain, Singapura juga telah menegaskan penolakannya terhadap pembatasan jalur pelayaran. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan, jalur tersebut harus tetap terbuka.

“Hak lintas transit dijamin untuk semua orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, menghalangi, atau mengenakan tol di kawasan kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, negara-negara di kawasan memiliki kepentingan bersama untuk menjaga Selat Malaka tetap terbuka. “Di antara kami bertiga, kami memiliki mekanisme kerja sama, bukan untuk memungut tol, tetapi untuk menjaganya tetap terbuka,” katanya.

Menlu RI Sugiono juga membantah Indonesia melakukan itu. Ia menegaskan, RI akan tetap patuh pada UNCLOS sebagai negara kepulauan.

Dengan posisi yang relatif sejalan antarnegara ASEAN, pengelolaan Selat Malaka kembali ditegaskan sebagai isu bersama yang harus dijaga melalui koordinasi dan konsensus kawasan.