Doha, IDN Times - Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional pada hari Minggu (07/03), menyatakan jika negara mereka sudah memulihkan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Qatar.
Pernyataan ini disampaikan tepat setelah pertemuan Menteri Luar Negeri Yaman, Ahmad Awad bin Mubarak, di Ibu Kota Qatar, Doha, yang bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, untuk membahas kelanjutan hubungan bilateral kedua negara, seperti yang dilansir dari Reuters.
Terdapat sebuah kejanggalan yang belum diketahui pasti alasannya setelah pertemuan menteri luar negeri dari kedua negara terkait. Dikutip dari Reuters, berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Qatar, dalam pembicaraan antara Menlu Qatar dan Menlu Yaman tidak ada yang menyebutkan mengenai pemulihan hubungan antar kedua belah pihak.
Ketika Reuters ingin meminta keterangan lebih lanjut, Pemerintah Qatar belum memberikan komentarnya sampai saat ini. Meskipun begitu, Pemerintah Yaman yang diwakili menteri luar negerinya secara penuh mengakui pemulihan hubungan diplomatik dan siap meningkatkan kerja sama bilateral bersama Qatar.
Perang Saudara Yaman yang sudah berkecamuk sejak tahun 2014, tentunya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Qatar. Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menjelaskan jika Doha menginginkan solusi politik agar dapat segera ditemukan sehingga perang saudara yang sudah berkecamuk di Yaman lebih dari lima tahun itu dapat segera diselesaikan, dilansir dari Reuters.
Beberapa tahun lalu atau lebih tepatnya pada tahun 2017, kebijakan Pemerintah Yaman untuk memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, salah satunya disebabkan menurut mereka Pemerintah Qatar terbukti mendukung Pejuang Houthi.
Alasan tersebut datang bukan tanpa alasan karena Arab Saudi dan beberapa Negara Arab lainnya menuduh Qatar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Iran, dimana hal itu bersangkut-paut dengan dukungan "tidak langsung" Iran terhadap Pejuang Houthi.
Sudah pulihnya hubungan diplomatik antara Qatar beserta negara-negara Teluk lainnya, bukan berarti membuat Pemerintah Qatar dapat hidup bebas dari bayangan ancaman. Dilaporkan Sputnik, Qatar masih "diwajibkan" untuk memenuhi 13 ultimatum agar relasi diplomatik bersama Negara Teluk dan Arab dapat berjalan dengan lancar, seperti membatasi kerja sama bersama Iran, menutup Pangkalan Militer Turki di Qatar, dan menghentikan semua program televisi Al Jazeera.
Walaupun pencetus boikot dan pemutusan hubungan diplomatik massal terhadap Qatar, Arab Saudi, sudah memulihkan hubungan sejak awal Januari 2021 melalui kesepakatan regional, belum dapat dipastikan apakah Qatar dapat sepenuhnya bebas dari ancaman Saudi.
Sampai hari ini, Pemerintah Qatar terus menegaskan kepada dunia, terutama Negara Teluk, bahwa Qatar tidak pernah mendukung segala bentuk aksi terorisme dan ikut campur atas masalah domestik negara lain.